DPR Harap Dukungan Politik Jokowi untuk Vaksin Nusantara

Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena berharap dukungan politik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait pengembangan Vaksin Nusantara.

Dukungan dari Jokowi Menurut Melki bisa memudahkan pelaksanaan uji klinis tahap III Vaksin Nusantara.

Lihat Juga : Survei: Vaksin Nusantara Lebih Populer Ketimbang Merah Putih

"Mudah-mudahan setelah situasi kondusif, Pak Presiden, Wapres dan para menteri, Kepala BPOM dan pihak terkait juga bisa mendorong dan memperkuat secara politik, sehingga bisa diteruskan proses uji klinis tahap III," ujar Melki dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (6/10).

Uji klinis Vaksin Nusantara mandek di tahap II. Sampai saat ini tim peneliti belum melanjutkan uji klinis ke tahap III.

Sampai sejauh ini, baru DPR yang menyatakan dukungan agar pengembangan Vaksin Nusantara itu dilanjutkan. Menurut Melki, pimpinan DPR juga terus berkomunikasi dengan pemerintah mengenai hal ini.

Lihat Juga : UPDATE CORONA 26 SEPTEMBER Rangkuman Covid: Konser Diizinkan, Vaksin Nusantara Populer

"Komisi IX kurang lebih sudah bahas tiga kali walaupun dengan berbagai catatan dari Kemenkes dan BPOM, tapi terus bergerak maju, juga dari komisi VII membicarakan dari aspek riset dan teknologinya," jelas Melki.

"Kami terus menunggu bagaimana uji klinis tahap III ini berjalan. Komunikasi pimpinan DPR RI dengan pihak pemerintah dan Presiden, Wapres, menteri-menteri terkait termasuk BPOM terus kami lakukan," kata dia menambahkan.

Vaksin Nusantara diketahui menjadi polemik usai tim peneliti melakukan proses pengambilan sampel darah ke sejumlah pihak termasuk anggota DPR, meski BPOM saat itu belum memberi izin uji klinis fase II.

Lihat Juga : Dubes RI Beberkan Alasan Turki Ogah Beli Vaksin Nusantara

Pada April lalu akhirnya diputuskan pengujian Vaksin Nusantara hanya dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pelayanan. Artinya, uji klinis vaksin tersebut bukan untuk dimintakan izin edar oleh BPOM.

Seluruh pengawasan terkait penelitian dan pengadaan Vaksin Nusantara sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.