Formappi Risau Transaksi Politik Terkait Jadwal Pemilu 2024

CNN Indonesia | Selasa, 12/10/2021 03:30 WIB
Formappi menilai penentuan jadwal pemilu sudah dipolitisasi. Menurutnya, penundaan berlarut terjadi karena banyak pihak memaksakan kepentingannya. Ilustrasi Hari-H Pemilu. (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus khawatir terjadi transaksi politik di balik pengunduran jadwal pemilu 2024.

Menurutnya, penundaan berlarut terjadi karena banyak pihak memaksakan kepentingannya dalam pembahasan.

"Kalau soal waktu penyelenggaraan pemilu saja sudah mulai dipolitisasi, ya mudah politik transaksional terjadi sejak awal, kompromi-kompromi, lobi, dan lain sebagainya dalam memutuskan waktu penyelenggaraan pemilu," kata Lucius dalam diskusi daring, Jumat (8/10).


Lucius menilai hal ini tidak akan terjadi jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tegas mempertahankan rencana awal. Dia berpendapat seharusnya KPU tidak dengan mudah mengikuti kemauan pemerintah dan DPR menggeser waktu pemilu.

Dia menyayangkan saat KPU memberi opsi Pilkada Serentak digeser ke 2025 usai pemerintah mengusulkan pemilu di Mei 2024. Menurut Lucius, keputusan KPU itu membuat lemah posisi tawar mereka dalam persoalan ini.

"Ketika mereka mudah menyerah, lalu membuat opsi baru, artinya pemerintah dan DPR mengatakan, 'Tidak ada yang sangat mendasar, waktu bisa berubah-ubah.' Pemerintah dan DPR akan terus mendorong waktu yang mereka inginkan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah kembali memaksakan penundaan penetapan jadwal Pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali tidak hadir dalam rapat pengambilan keputusan, Rabu (6/10).

Tito pernah melakukan hal yang sama pada rapat yang digelar Senin (6/9). Rapat pengambilan keputusan pun diundur ke 16 September. Pada rapat itu, Tito mengajukan penundaan pengambilan keputusan.

""Pemerintah akan segera melaksanakan rapat internal lintas kementerian/lembaga dilanjutkan dengan rapat tim konsinyering dengan penyelenggaran pemilu dan DPR," kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9).

(dhf/ain)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK