RUU IKN: Ibu Kota Baru Kaltim Jadi Kota di Dalam Hutan

CNN Indonesia
Selasa, 19 Okt 2021 10:53 WIB
Ibu Kota Negara baru di Kaltim diharapkan menjadi kota di dalam hutan (forest city) untuk dengan minimal 75 persen kawasan hijau. Ibu kota baru di Kaltim. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menginginkan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi kota berkelanjutan di dunia. Selain itu, IKN baru juga diharapkan dapat menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia.

Presiden Joko Widodo pada akhir 2019 sempat menyampaikan agar jajaranya merancang perpindahan ibu kota ini sebagai sebuah transformasi ekonomi, produktivitas nasional, kreativitas nasional, industri nasional, dan transformasi nasional.

"Itu saya kira tujuan utama kita. Sekali lagi bukan semata-mata memindahkan Istana atau memindahkan gedung-gedung perkantoran pemerintah, bukan itu," kata Jokowi saat itu.


Dua tahun berselang, hal tersebut kemudian diimplementasikan dalam Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Draf tersebut berisikan 34 pasal serta 9 halaman penjelasan.

Dalam draf RUU IKN yang diserahkan ke DPR itu, pemerintah berkeinginan agar IKN memiliki visi sebagai kota dunia.

"IKN [...] memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, kota sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta kota yang menjadi simbol identitas nasional dan merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," demikian bunyi Pasal 5 ayat (1) draf RUU IKN.

Dalam bagian penjelasan, yang dimaksud kota berkelanjutan dunia yakni, kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan berbagai hal.

Misalnya, pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang sinergi.

Kemudian, pemerintah juga berharap IKN baru menjadi kota di dalam hutan (forest city) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75 persen kawasan hijau.

Ini dilaksanakan dengan konsep master plan yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis.

Berikutnya, penjelasan mengenai IKN sebagai penggerak ekonomi. Draf tersebut menjelaskan secara detail bahwa IKN harus menjadi kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. IKN juga perlu menetapkan strategi ekonomi superhub.

Strategi superhub ini terkait dengan strategi tata ruang untuk melampaui potensi saat ini, memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota.

Selanjutnya, mengenai simbol identitas nasional, pemerintah menginginkan ibu kota baru menjadi kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia.

Dalam draf tersebut dijelaskan bahwa visi Ibu Kota Negara akan diterapkan melalui prinsip pembangunan dan pengembangan yang mengacu kepada Rencana Induk IKN. Setidaknya, ada delapan prinsip kota dalam pembangunan IKN nantinya.

Pertama, mendesain sesuai kondisi alam, termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau. Kedua, menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Ketiga, mewujudkan kemudahan akses dan kecepatan, serta memprioritaskan mobilitas aktif penduduk. Keempat, mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan dan rendah emisi karbon.

Kelima, mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh. Keenam, menciptakan kota yang aman nyaman, dan terjangkau.

Ketujuh, menciptakan kota yang nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis dan penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi. Serta yang terakhir, menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua, sehingga terwujud pendapatan per kapita yang tinggi, serta rendahnya kesenjangan ekonomi.

Untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, Presiden tetap harus berkonsultasi dengan DPR. Pemerintah juga dapat menentukan lembaga mana yang tidak pindah ke ibu kota baru.

"Pemerintah Pusat dapat menentukan Lembaga Pemerintah nonkementerian, Lembaga nonstruktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN," demikian bunyi Pasal 21 ayat (3).

Selain itu, kantor perwakilan negara asing maupun organisasi/lembaga internasional bisa berpindah ke ibu kota baru berdasarkan kesanggupan mereka.

(dmi/DAL)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER