Evaluasi 7 Tahun Jokowi, Partai Ummat Sorot Dominansi Luhut

Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jatuh tepat pada 20 Oktober lalu.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menilai bahwa dominasi satu pihak dalam kabinet pemerintahan menjadi tanda sistem organisasi tidak berjalan. Dia juga khawatir, peran strategis Luhut dalam pemerintahan hanya disebabkan karena unsur kedekatan.

"Itu indikasi kuat bahwa organisasi dalam konteks fungsi kementerian tadi tidak berjalan lancar, yang kita takutkan bersama adalah ini ada unsur kedekatan," kata Ridho di kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Jumat (22/10).

Menantu Amien Rais itu berharap agar persoalan tersebut menjadi perhatian semua pihak. Ia tak ingin kebijakan pemerintah dalam skala nasional yang melalui satu pintu.

Padahal, menurut Ridho, pemerintah semestinya memiliki banyak kementerian dan lembaga untuk membangun negara. Dia khawatir, kebijakan satu pintu hanya akan membuat kebijakan tidak pro rakyat dan tidak efisien.

"Kita membangun negara ini kan ada kabinet dan kementerian yang harapannya itu terdistribusi, kalau satu pintu itu-itu saja dan kebijakanya tidak pro rakyat, sehingga hasilnya tidak efisien," kata Ridho.

Terkait capaian ekonomi di 7 tahun Jokowi, partai besutan politikus senior Amien Rais itu menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek investasi dan indikator ekonomi makro.

Ridho menyoroti inefisiensi investasi pemerintah berdasarkan incremental capital output ratio (ICOR), yaitu alat ukur efisiensi perekonomian, yang angkanya lebih tinggi dibandingkan India, Malaysia, Filipina, Vietnam dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

Dalam kurun waktu 2015-2019, kata Ridho, ICOR Indonesia mencapai angka 6,8, lebih tinggi daripada Malaysia (5,4), India (5), Filipina (4,1), dan Vietnam (3,7). Dampaknya, kata dia, mengutip data Kementerian Investasi/BKPM tahun 2019, produk yang dihasilkan industri dalam negeri tidak kompetitif. Harga barang menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan negara dengan ICOR lebih rendah.

"Ini menunjukkan bahwa ekonomi nasional Indonesia lebih tidak efisien dibandingkan mereka (negara lain)," kata Ridho.

Belum Putuskan Koalisi

Dalam kesempatan yang sama, Ridho mengungkapkan pihaknya belum membahas lebih jauh soal koalisi guna mendukung calon potensial di 2024. Namun, dia menegaskan bahwa partainya tak ingin berkoalisi dengan calon atau parpol lain yang berbeda platform.

"Kami tidak hanya ingin nanti ada akhirnya membuka, babat alas, seperti naik gunung itu ... tapi hanya untuk kemudian orang lain yang sedari awal tidak memahami, atau tidak sesuai platform perjuangan kami, untuk kemudian kita angkat," katanya.

Pernyataan itu disampaikan Ridho sekaligus menanggapi sejumlah deklarasi beberapa calon yang dinilai potensial maju di Pilpres 2024. Beberapa di antaranya seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, hingga Luhut Binsar Panjaitan.

Menantu Amien Rais itu menerangkan, sikap menolak jadi batu loncatan itu diputuskan setelah pihaknya belajar dari masa lalu. Ia tak ingin Partai Ummat hanya menjadi bantalan bagi calon untuk memenangkan pemilu, namun tidak sesuai visi partainya.

"Semangat yang kami bangun adalah ya, sebisa mungkin nanti itu dari apa yang dari sedari awal dari partai Ummat," katanya.

Saat ini, kata Ridho, pihaknya masih fokus pada proses verifikasi di KPU terkait keikutsertaan Partai Ummat di Pemilu 2024. Meski begitu, dia menegaskan partainya tetap akan membuka komunikasi dengan parpol lain dengan sejumlah syarat tersebut.

"Jadi kami secara organisasi belum memutuskan ke siapa dan siapa," katanya.

Di sisi lain, Partai Ummat ini saat ini tengah didera persoalan internal setelah ratusan pengurus partai di daerah mengundurkan diri, seperti terjadi di Depok, Cianjur, Cirebon, dan teranyar di Batam, Kepulauan Riau.