Hasto PDIP Tuding SBY Habiskan US$2 Miliar untuk Bansos Pemilu 2009

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan anggaran US$2 miliar atau Rp28,5 Triliun (kurs Rp14.250) untuk program bantuan sosial (bansos) menjelang Pilpres 2009.

Mengutip peneliti Australia Marcus Mietzner, Hasto menyebut manuver SBY itu sebagai politik populis. Hal itu ia ungkap saat membahas betapa mahalnya pemilu di Indonesia.

"Dalam politik bansos, yang menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 hingga Februari 2009, Pak SBY membelanjakan US$2 miliar untuk politik populis itu," kata Hasto dalam webinar yang dihelat The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Senin (11/1).

Hasto mengatakan langkah politik itu ditiru pada beberapa pemilihan selanjutnya. Menurutnya, politik bansos itu sangat merugikan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

"Ini kan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal," ujarnya.

Lihat Juga : Gaduh PDIP-Demokrat Bandingkan Jokowi-SBY Hingga JK Buka Suara

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan politik biaya tinggi karena sistem satu orang, satu suara, satu nilai (one man, one vote, one value). Dia menyebut sistem pemilihan itu menimbulkan politik uang.

Hasto tak mengaitkan pernyataan itu dengan sistem pemilihan presiden saat ini. Ia hanya mengaitkan sistem tersebut dengan pengalaman internal PDIP.

"Di PDIP, ketika pemilihan struktur partai dengan one man, one vote, one values, money politic, Pak. Kemudian, kami rombak dengan merit system sehingga akhirnya hanya biaya psikotes yang dikeluarkan," ucap Hasto.

Sebelumnya, Hasto pernah menyindir kecurangan SBY dan Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Ia menyebut Pemilu 2009 menunjukkan demokrasi yang menghalalkan segala cara, memanipulasi DPT, menggunakan aparat sebagai tim pemenangan, dan lain sebagainya.

Lihat Juga : Demokrat Sentil Hasto: Jokowi Bisa Bangun RI karena Warisan SBY

Seperti diketahui, Pemilu 2009 dimenangkan oleh petahana SBY-Boediono. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kalah dalam pemilihan itu.

Tudingan Hasto itu dijawab oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Ia menuding balik kecurangan PDIP di Pemilu 2019.

"Mungkin Hasto salah omong atau salah baca teks. Maksudnya Pemilu 2019 kali, bukan 2009, kalau bahas demokrasi yang diduga halalkan segala cara dengan manipulasi DPT, demokrasi menjadikan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi menggunakan hukum aparat," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (25/8).

Lihat Juga : Demokrat: Hei Hasto, Ko Tidor Terlalu Miring, Bangun