Siti Nurbaya Usai Kritik Deforestasi: Pembangunan Harus Seimbang

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan setiap pembangunan harus memperhatikan keseimbangan sebagaimana pesan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pembangunan seharusnya mempertimbangkan aspek lingkungan.

Hal itu diungkapkan oleh Siti tak lama setelah dirinya menuai banyak kritik atas cuitannya di Twitter @SitiNurbayaLHK. Dalam cuitannya itu, ia menyebut pembangunan di bawah pemerintahan Jokowi tidak boleh dihentikan atas nama deforestasi.

''Pesan Presiden sudah jelas. Harus ada keseimbangan. Presiden Jokowi juga menekankan, setiap Kementerian dalam membangun apapun harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya," kata Siti dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11).

Siti mengklaim, pesan itu telah direalisasikan dalam langkah kerja lapangan yang masih terus berlangsung. Ia lantas memamerkan capaian yang diklaim sebagai keberhasilan pihaknya.

Lihat Juga : Demokrat Sentil MenLHK Siti Nurbaya soal Deforestasi: Logika Rusak

Menurut Siti, Indonesia berhasil menunjukkan komitmennya dalam bentuk kerja nyata dalam menekan angka deforestasi dan penurunan emisi dalam kurun waktu 6-7 tahun terakhir.

"Di tahun 2020, angka deforestasi turun drastis hanya tinggal 115,2 ribu ha. Angka deforestasi di tahun ini, menjadi angka deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir," papar Siti.

Lebih lanjut, ia juga mengklaim, Indonesia berhasil menekan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 82 persen di tahun 2020. Padahal, kata dia, dunia sedang mengalami cuaca ekstrem. Ia memberi contoh, cuaca ekstrem terjadi di Amerika, Kanada, dan lainnya harus mengalami karhutla.

''Kita bersyukur di tahun 2019 dan tahun 2020, Indonesia bisa terhindar dari duet bencana asap karhutla dan corona, mengingat cuaca ekstrem yang sedang melanda dunia,'' kata Menteri Siti.

Lihat Juga : DPR Tanya Siti soal Pembangunan Tak Boleh Setop karena Deforestasi

Selain itu, Siti juga menyebut, kebijakan pemerintah lainnya dengan moratorium hutan primer dan gambut seluas 66 juta ha, penataan regulasi, pengendalian dan pemulihan lahan gambut lebih kurang 3,4 juta ha.

Ia berkata, pemerintah telah melakukan optimasi lahan tidak produktif, penegakan hukum, restorasi, rehabilitasi hutan untuk pengayaan tanaman dan peningkatan serapan karbon.

''Sejak 2019 Presiden telah meningkatkan penanaman kembali 10 kali lipat, dan pengelolaan hutan lestari,'' kata Menteri Siti.

Terakhir, kata dia, ia mengklaim telah melakukan pengendalian hutan tanaman pada sekitar 14 juta hutan tanaman. Pengendalian itu di antaranya menggunakan metode reduce impact logging serta pengelolaan perhutanan sosial untuk petani kecil.

"Sampai saat ini, lebih kurang 4,8 juta ha telah didistribusikan akses kepada masyarakat, dan diproyeksikan sampai dengan selesai akan mencapai 12,7 juta ha," pungkasnya.

Diketahui, cuitan Siti menjadi viral dan menuai kritik. Berbagai LSM lingkungan bahkan menuduh Siti pro pembangunan yang merusak lingkungan karena memperbolehkan deforestasi.

Lihat Juga : Menteri LHK: Pembangunan Jokowi Tak Boleh Setop atas Nama Deforestasi