Politikus Golkar Desak Bentuk Pansus Mafia Minyak Goreng

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dedi Mulyadi, mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) terkait masalah minyak goreng.

Menurutnya, DPR perlu menempuh langkah ini untuk mencari tahu penyebab sebenarnya dari kelangkaan minyak goreng hingga oknum-oknum nakal yang diduga melakukan penimbunan.

"Ini kan harus diteliti, ditindaklanjuti, dicari siapa sih para pelaku mafia minyak goreng ini, publik harus tau dong para pelakunya agar negeri ini tidak dimainkan oleh beberapa orang yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat," kata Dedi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (18/3).

Dia menerangkan, usul pembentukan pansus minyak goreng sebenarnya sudah disetujui oleh Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel saat memimpin rapat gabungan sejumlah komisi untuk membahas masalah minyak goreng beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : PKS Sentil Megawati Kritik Emak-emak Suka Menggoreng: Itu Hak Warga

Dedi pun berharap, pembentukan pansus tersebut bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat. Menurutnya, pansus tersebut tidak harus fokus pada masalah minyak goreng saja, tapi bisa terkait masalah tata niaga pangan lainnya.

"Makanya waktu itu saya dan beberapa teman yang mengikuti rapat gabungan di komisi dipimpin Pak Rahmat Gobel itu diusulkan membuat pansus minyak goreng, dan Pak Rahmat Gobel dalam penutupannya menyetujui untuk dibuat Pansus," ucapnya.

Dedi memandang, masalah minyak goreng yang terjadi hingga saat ini membuat negara terlihat seperti kalah dengan kelompok mafia. Pasalnya, menurutnya, kelangkaan minyak tiba-tiba teratasi setelah pemerintah menghapus harga kemasan.

"Sekarang kan setelah harga minyak goreng kemas dihapus, diserahkan pada pasar minyak goreng jadi banyak tuh di pasaran, walaupun harganya mahal," ujar Dedi.

"Artinya kan para mafia ini nyimpen dulu barang, kemudian setelah dibuka ruang untuk bisa menjual dengan harga sesuai keinginan mereka, mereka hanya keluarin. Nah publik harus paham dong siapa saja," imbuhnya.

Lihat Juga : Ratusan Warga Kendal Berebut Vaksin Demi Dapat Minyak Goreng Gratis

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi menyampaikan permohonan maaf karena pihaknya belum mampu menangani permasalahan minyak goreng.

Ia menduga kelangkaan minyak goreng salah satunya disebabkan oleh mafia dan spekulan yang mengambil keuntungan, sehingga berbagai kebijakan yang telah ia buat pun tidak efektif.

"Dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," ucapnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (17/3).

Lutfi mengaku pihaknya memiliki keterbatasan wewenang dalam undang-undang untuk mengusut tuntas masalah mafia dan spekulan minyak goreng. Menurutnya kebijakan yang bisa ia lakukan hanya sebatas mengatur pasokan.

Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk menindak mafia dan para spekulan tersebut.

"Sementara ini kami punya datanya tapi saat ini sedang diperiksa oleh polisi, oleh Satgas Pangan, tetapi keadaannya sudah menjadi sangat kritis dan ketegangan yang mendesak,"imbuhnya.

Lihat Juga : Megawati Kritik Emak-emak Lebih Suka Goreng Makanan Dibanding Rebus