Koalisi Dosen Kritik Rektorat Unmul, Bela BEM soal Kritik Ma'ruf Amin

CNN Indonesia
Kamis, 11 Nov 2021 01:19 WIB
Koalisi Dosen Unmul mengkritik langkah rektorat hingga kepolisian dalam menyikapi postingan bernada kritik dari BEM Unmul terkait Wapres Ma'ruf Amin. Koalisi Dosen Unmul mengkritik langkah rektorat hingga kepolisian dalam menyikapi postingan bernada kritik dari BEM Unmul terkait Wapres Ma'ruf Amin.(Dok. Arsip Setwapres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) membela Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus mereka yang melayangkan kritik satire atas kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ke Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (2/11).

Kritik BEM Unmul itu diunggah lewat akun media Instagra @bemkmunmul, dengan menulis ,"Kaltim Berduka - Patung Istana Merdeka Datang ke Samarinda" dan disertakan foto Ma'ruf Amin". Kritik bernada satire itu kini berbuntut pemeriksaan Presiden BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Unmul, Abdul Muhammad Rachim atas dugaan pencemaran nama baik.

Selain itu, sebelumnya pihak kampus justru mendesak agar BEM Unmul menghapus unggahan itu. Menurut dia, desakan rektorat kepada BEM Unmul sama dengan pembungkaman mimbar akademik.


Sedikitnya 12 dosen Unmul yang berasal dari sejumlah fakultas bereaksi atas pemeriksaan Presiden BEM kampus tersebut oleh polisi, dan juga langkah rektorat atas postingan organisasi mahasiswa itu.

Dalam pernyataan sikap lewat jumpa pers daring, dosen di Fakultas Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah menyatakan sikap rektorat kampus tersebut secara kelembagaan sangat jauh dari prinsip-prinsip kebebasan akademik yang dilindungi konstitusi, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Perlindungan kebebasan akademik juga telah diatur lewat Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

"Pihak birokrasi kampus semestinya bertanggung jawab memastikan kebebasan akademik tersebut diperoleh dengan baik oleh setiap civitas akademik, bukan sebaliknya," katanya, Rabu (10/11).

"Sebagai bagian dari keluarga besar Unmul, maka kritik ini harus kami sampaikan sebagai wujud kecintaan kami terhadap Unmul," tambah Herdiansyah.

Selain itu, mereka menyebut respons aparat kepolisian yang memanggil Rachim merupakan bentuk pembatasan kebebasan berpendapat bagi civitas akademik. Selain itu, koalisi dosen juga mengkritik sikap rektorat kampus yang meminta unggahan itu dihapus.

"Kampus telah gagap dalam menghargai perbedaan pendapat, dengan seolah ingin menjadi penafsir tunggal terhadap satu peristiwa," ujar Herdiansyah.

Herdiansyah menerangkan unggahan yang disampaikan BEM Unmul lewat akun media sosial merupakan kritik metaforik yang tak semestinya direspons berlebihan. Ia menyayangkan pro kontra yang berkembang justru lebih didominasi penggunaan metafora Ma'ruf sebagai patung Istana.

Padahal, katanya, ada yang lebih substantif ketimbang membahas penggunaan metafora BEM Unmul. Herdiansyah menerangkan, metafora adalah gaya bahasa tingkat tinggi yang mencerminkan tingkat intelektualitas seseorang. Oleh sebab itu, menurut mereka keputusan membungkam gaya bahasa bermetafora berarti berupaya mematikan kecerdasan dan intelektualitas.

"Membungkam dan berupaya mematikan gaya bahasa metafor berarti berupaya mematikan kecerdasan dan intelektualitas sang empunya metafor," kata Herdiansyah.

Lebih jauh, Herdiansyah mendukung kritik metafor yang dipakai BEM Unmul untuk menggambarkan kinerja Wapres Ma'ruf Amin. Ia mengamini kritik tersebut sebab Ma'ruf terlihat lebih banyak diam dan tak mengambil sikap terkait ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah.

Padahal, katanya, laiknya Presiden, Wapres juga dipilih rakyat secara langsung sehingga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyejahterakan masyarakat.

"Jadi mutlak, kalimat metaforik bernada sarkastik 'patung istana merdeka' ini adalah kritik kepada Wakil Presiden yang dianggap gagal menjalankan fungsinya, bukan terhadap pribadinya," kata Herdiansyah.

Sementara itu menanggapi kritik hingga respons dari rektorat dan kepolisian itu, Juru Bicara Wapres RI Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan, "Wapres kan waktu itu kunjungan kerja ke sana. Kalau ada orang yang setuju atau tak setuju itu bukan hal yang harus ditanggapi Wapres lah."

Ia pun menegaskan bahwa Wapres Ma'ruf Amin pun tak harus berada dalam posisi menanggapi langkah yang dilakukan kepolisian setempat dan rektorat Unmul terkait postingan BEM Unmul.

(thr, rzr/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER