Mampukah 'Serangan Darat' Optimalkan Kepak Sayap Puan ke Publik?
CNN Indonesia
Selasa, 16 Nov 2021 06:14 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ketua DPR Puan Maharani ikut melakukan aksi menanam bibit padi ke sawah di tengah guyuran hujan, DI Yogyakarta, 11 November 2021. (Arsip Foto Puan Maharani)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pekan lalu media sosial tiba-tiba gaduh setelah Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, merilis informasi kegiatan dirinya ikut menanam padi di tengah hujan di sebuah sawah wilayah DI Yogyakarta.
Pasalnya, apa yang dilakukan Puan itu--ikut menanam padi di sawah di tengah hujan--dinilai sejumlah pihak amat janggal dan sekedar untuk menampilkan pencitraan politik kepada publik. Salah satunya sindiran dari eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang merespons lewat akun Twitternya, "Biasanya petani menanam padi tidak hujan hujanan."
Namun, bukan bertanam di sawah saat hujan saja yang dilakoni Puan saat berada di DIY pekan lalu. Melihat akun twitter terverifikasi miliknya, putri dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu pun terlihat aktif melakukan kunjungan setelah memimpin Rapat Paripurna DPR pada Senin, 8 November 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masih di Yogyakarta, pada 11 November 2021, Puan mengunjungi sekolah dasar di Godean, Sleman, DIY. Dia, yang dalam kunjungannya didampingi Bupati Sleman Kustini serta Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa itu sempat memborong sajian angkringan dari pedagang lansia sebelum meninjau posyandu di dekat situ.
Sehari setelahnya giliran Banyuwangi, Jawa Timur, yang disambangi Puan. Di sana dia terlihat bertemu dengan masyarakat nelayan. Seperti halnya di DIY, di Banyuwangi pun Puan menyoroti sawah di Desa Banjar, Kecamatan Licin.
Melihat apa yang dikerjakan Puan beberapa waktu terakhir tersebut, pengamat menilainya itu menjadi upaya pula sebagai bagian dari komunikasi politik untuk meningkatkan elektabilitas jelang pemilu 2024. Apalagi elektabilitas Puan sejauh ini belum terkerek meskipun telah menggencarkan strategi baliho dengan pesan yang salah satunya berisi: Kepak Sayap Kebhinekaan.
Diketahui, Puan sejauh ini kerap muncul sebagai salah satu nama yang digadang-gadang bakal ikut bertarung dalam Pilpres 2024.
"Oleh karena itu Puan dan timnya mempertajam dan memperkuat serangan darat itu melalui blusukan, ketemu petani, memborong jualan orang-orang UMKM kalau misalkan ikut Jokowi," kata Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/11).
Di sisi lain, Ujang pun mengamini bahwa strategi baliho--yang juga dilakukan sejumlah politikus lain--kontraproduktif karena dilakukan di tengah pandemi sehingga tidak mengerek elektabilitas.
Sebagai informasi, Berdasarkan survei Indikator yang dirilis Agustus lalu, strategi baliho 'Kepak Sayap Kebhinekaan' Puan Maharani belum mampu mendongkrak elektabilitas. Kala itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan baliho-baliho Puan kurang mampu membawa dampak positif, kecuali bagi popularitas. Ia menyebut Ketua DPP PDIP itu semakin populer, tapi tingkat kesukaan publik justru menurun.
Di satu sisi, menanggapi 'serangan darat' Puan yang baru-baru ini dilakoni, Ujang menilai itu hal yang biasa dan tidak ada sesuatu yang baru. Aksi semacam itu, kata dia, sudah dilakukan para calon presiden dan wakil presiden sejak pemilihan langsung dilakukan pada 2004 silam. Di sisi lain, kata Ujang, masyarakat pun sudah pintar untuk tindakan Puan berjibaku dengan lumpur sawah merupakan pencitraan atau bukan.
"Masyarakat sudah paham sudah tahu bahwa ini pencitraan, sudah menebak karena yang dilakukannya itu ada keinginan dia untuk bisa jadi capres dan cawapres itu, bukan alamiah tidak ada maksud apa-apa kan gitu," ujar penulis buku Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik.
Sementara, pencitraan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebiasaan justru akan menjadi lelucon. Oleh karena itu, aksi Puan menanam padi di tengah hujan justru dikritik yang salah satunya dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Meski demikian, kata Ujang, suka atau tidak, menenggelamkan kakinya ke lumpur sawah mesti dilakukan anak mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu karena tidak ada cara lain.
Menurut Ujang, semestinya Puan mencari momentum pencitraan yang tepat sehingga tidak mengundang kritik masyarakat.
"Pencitraan yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan kebiasaan itu juga akan menjadi lelucon," terang Ujang.
Cek di halaman selanjutnya untuk menyelami citra Puan di mata publik.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyebut Puan saat ini telah mati gaya sejak mantan Menteri Sosial (Mensos) dari PDIP Juliari Peter Batubara tersandung kasus korupsi dan disebut-sebut terkait dengan anggota DPR.
Menurutnya Puan sebagai Ketua DPR dari partai berlambang banteng itu seperti terjebak dalam kerangkeng. Berbagai upaya lantas dilakukan Puan untuk mendongkrak elektabilitasnya, salah satunya melalui baliho yang masif di sudut-sudut jalan.
"Tetapi gagal menderek elektabilitasnya, sehingga memilih jalan politik simulacra dengan cara nanam padi di tengah hujan yang justru kemudian menuai cibiran publik," jelas Ubed.
Sebagai informasi, simulacra adalah sebuah terminologi yang salah satunya digambarkan sosiolog politik asal Prancis, Jean Baudrillard dalam buku Simulacra and Simulation (1981). Dalam buku itu Baudrillard menulis simulacra seabgai sebuah realitas semu, di mana manusia hidup dalam dunia yang penuh simulasi alias tak ada yang asli atau nyata di luar itu.
Terkait dengan polah Puan, seperti Ujang, Ubed pun memandang aksi blusukan hari ini sudah kuno. Sebab, menurutnya, rezim yang di mula dikenal publik karena rajin melakukan blusukan pun gagal menunjukkan kinerjanya untuk rakyat.
Menurut Ubed, dalam waktu ke depan kapasitas dan kualitas diri seorang politisi yang akan menentukan dan memengaruhi elektabilitasnya.
"Kini blusukan sudah menjadi gaya kuno yang menjijikan karena kegagalan rezim blusukan dalam menunjukkan kinerjanya. Apalagi blusukannya tidak kreatif dan bukan sesuatu yang baru," ujar Ubed.
Ujang Komarudin menilai blusukan yang dilakukan Puan, bahkan dengan hujan-hujanan di tengah sawah, tidak membuat karakter kebijakannya yang elitis sebagai Ketua DPR menjadi prorakyat.
Selama menjadi Ketua DPR, lembaga legislatif itu menerbitkan atau merencanakan beberapa undang-undang yang kontroversial dan didemo ribuan orang. Hukum itu antara lain UU KPK baru, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, dan UU Minerba.
"Yang dilakukan Puan hari ini kan tidak mengembalikan karakternya, karakter kebijakannya yang elitis, yang tidak prorakyat," tutur Ujang.
Ujang berpendapat salah satu faktor yang menyebabkan elektabilitas Puan hingga hari ini masih saja rendah adalah karena kebijakan-kebijakannya dianggap tidak pro rakyat.
Oleh karena itu, Puan berupaya mengubah stigma itu. Namun, menurut Ujang, upaya Puan mengubah stigma masyarakat terhadapnya tidak hanya dengan blusukan, melainkan dengan membuat kebijakan besar yang menguntungkan rakyat.
"Hal ini kan nggak ada. Nol. Ini yang membuat rakyat menjadi paham terkait persoalan pencitraan itu," ujarnya.
Menurut Ujang, stigma terhadap Puan yang tidak pro rakyat ini menjadi tantangan bagi Puan. Karenanya, ia harus membuat terobosan kebijakan yang pro rakyat, alih-alih hanya turun ke sawah yang justru mengundang banyak kritik.
"Harus membuat kebijakan terobosan yang pro dengan rakyat itu yang paling penting," ujarnya.
Sementara, Ubedilah Badrun memandang 'serangan darat' Puan ini sangat tidak efektif. Apalagi aksi itu dilakukan Puan di tengah rasa ketidakpercayaan publik yang begitu tinggi kepada DPR.
Secara strategi, menurut Ubed, aksi Puan juga tidak kreatif di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin maju.
"Cara-cara seperti itu tentu sangat tidak efektif apalagi di tengah ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi pada DPR," kata Ubed.
Pekan lalu media sosial tiba-tiba gaduh setelah Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, merilis informasi kegiatan dirinya ikut menanam padi di tengah hujan di sebuah sawah wilayah DI Yogyakarta.
Pasalnya, apa yang dilakukan Puan itu--ikut menanam padi di sawah di tengah hujan--dinilai sejumlah pihak amat janggal dan sekedar untuk menampilkan pencitraan politik kepada publik. Salah satunya sindiran dari eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang merespons lewat akun Twitternya, "Biasanya petani menanam padi tidak hujan hujanan."
Namun, bukan bertanam di sawah saat hujan saja yang dilakoni Puan saat berada di DIY pekan lalu. Melihat akun twitter terverifikasi miliknya, putri dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu pun terlihat aktif melakukan kunjungan setelah memimpin Rapat Paripurna DPR pada Senin, 8 November 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masih di Yogyakarta, pada 11 November 2021, Puan mengunjungi sekolah dasar di Godean, Sleman, DIY. Dia, yang dalam kunjungannya didampingi Bupati Sleman Kustini serta Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa itu sempat memborong sajian angkringan dari pedagang lansia sebelum meninjau posyandu di dekat situ.
Sehari setelahnya giliran Banyuwangi, Jawa Timur, yang disambangi Puan. Di sana dia terlihat bertemu dengan masyarakat nelayan. Seperti halnya di DIY, di Banyuwangi pun Puan menyoroti sawah di Desa Banjar, Kecamatan Licin.
Melihat apa yang dikerjakan Puan beberapa waktu terakhir tersebut, pengamat menilainya itu menjadi upaya pula sebagai bagian dari komunikasi politik untuk meningkatkan elektabilitas jelang pemilu 2024. Apalagi elektabilitas Puan sejauh ini belum terkerek meskipun telah menggencarkan strategi baliho dengan pesan yang salah satunya berisi: Kepak Sayap Kebhinekaan.
Diketahui, Puan sejauh ini kerap muncul sebagai salah satu nama yang digadang-gadang bakal ikut bertarung dalam Pilpres 2024.
"Oleh karena itu Puan dan timnya mempertajam dan memperkuat serangan darat itu melalui blusukan, ketemu petani, memborong jualan orang-orang UMKM kalau misalkan ikut Jokowi," kata Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/11).
Di sisi lain, Ujang pun mengamini bahwa strategi baliho--yang juga dilakukan sejumlah politikus lain--kontraproduktif karena dilakukan di tengah pandemi sehingga tidak mengerek elektabilitas.
Sebagai informasi, Berdasarkan survei Indikator yang dirilis Agustus lalu, strategi baliho 'Kepak Sayap Kebhinekaan' Puan Maharani belum mampu mendongkrak elektabilitas. Kala itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan baliho-baliho Puan kurang mampu membawa dampak positif, kecuali bagi popularitas. Ia menyebut Ketua DPP PDIP itu semakin populer, tapi tingkat kesukaan publik justru menurun.
Di satu sisi, menanggapi 'serangan darat' Puan yang baru-baru ini dilakoni, Ujang menilai itu hal yang biasa dan tidak ada sesuatu yang baru. Aksi semacam itu, kata dia, sudah dilakukan para calon presiden dan wakil presiden sejak pemilihan langsung dilakukan pada 2004 silam. Di sisi lain, kata Ujang, masyarakat pun sudah pintar untuk tindakan Puan berjibaku dengan lumpur sawah merupakan pencitraan atau bukan.
"Masyarakat sudah paham sudah tahu bahwa ini pencitraan, sudah menebak karena yang dilakukannya itu ada keinginan dia untuk bisa jadi capres dan cawapres itu, bukan alamiah tidak ada maksud apa-apa kan gitu," ujar penulis buku Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik.
Sementara, pencitraan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebiasaan justru akan menjadi lelucon. Oleh karena itu, aksi Puan menanam padi di tengah hujan justru dikritik yang salah satunya dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Meski demikian, kata Ujang, suka atau tidak, menenggelamkan kakinya ke lumpur sawah mesti dilakukan anak mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu karena tidak ada cara lain.
Menurut Ujang, semestinya Puan mencari momentum pencitraan yang tepat sehingga tidak mengundang kritik masyarakat.
"Pencitraan yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan kebiasaan itu juga akan menjadi lelucon," terang Ujang.
Cek di halaman selanjutnya untuk menyelami citra Puan di mata publik.
Citra Puan di Mata Publik
Baliho bergambar Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat ramai di sudut-sudut jalanan di Indonesia meskipun pemilu 2024 masih jauh. (CNNIndonesia/Adi Maulana Ibrahim)
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyebut Puan saat ini telah mati gaya sejak mantan Menteri Sosial (Mensos) dari PDIP Juliari Peter Batubara tersandung kasus korupsi dan disebut-sebut terkait dengan anggota DPR.
Menurutnya Puan sebagai Ketua DPR dari partai berlambang banteng itu seperti terjebak dalam kerangkeng. Berbagai upaya lantas dilakukan Puan untuk mendongkrak elektabilitasnya, salah satunya melalui baliho yang masif di sudut-sudut jalan.
"Tetapi gagal menderek elektabilitasnya, sehingga memilih jalan politik simulacra dengan cara nanam padi di tengah hujan yang justru kemudian menuai cibiran publik," jelas Ubed.
Sebagai informasi, simulacra adalah sebuah terminologi yang salah satunya digambarkan sosiolog politik asal Prancis, Jean Baudrillard dalam buku Simulacra and Simulation (1981). Dalam buku itu Baudrillard menulis simulacra seabgai sebuah realitas semu, di mana manusia hidup dalam dunia yang penuh simulasi alias tak ada yang asli atau nyata di luar itu.
Terkait dengan polah Puan, seperti Ujang, Ubed pun memandang aksi blusukan hari ini sudah kuno. Sebab, menurutnya, rezim yang di mula dikenal publik karena rajin melakukan blusukan pun gagal menunjukkan kinerjanya untuk rakyat.
Menurut Ubed, dalam waktu ke depan kapasitas dan kualitas diri seorang politisi yang akan menentukan dan memengaruhi elektabilitasnya.
"Kini blusukan sudah menjadi gaya kuno yang menjijikan karena kegagalan rezim blusukan dalam menunjukkan kinerjanya. Apalagi blusukannya tidak kreatif dan bukan sesuatu yang baru," ujar Ubed.
Ujang Komarudin menilai blusukan yang dilakukan Puan, bahkan dengan hujan-hujanan di tengah sawah, tidak membuat karakter kebijakannya yang elitis sebagai Ketua DPR menjadi prorakyat.
Selama menjadi Ketua DPR, lembaga legislatif itu menerbitkan atau merencanakan beberapa undang-undang yang kontroversial dan didemo ribuan orang. Hukum itu antara lain UU KPK baru, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, dan UU Minerba.
"Yang dilakukan Puan hari ini kan tidak mengembalikan karakternya, karakter kebijakannya yang elitis, yang tidak prorakyat," tutur Ujang.
Ujang berpendapat salah satu faktor yang menyebabkan elektabilitas Puan hingga hari ini masih saja rendah adalah karena kebijakan-kebijakannya dianggap tidak pro rakyat.
Oleh karena itu, Puan berupaya mengubah stigma itu. Namun, menurut Ujang, upaya Puan mengubah stigma masyarakat terhadapnya tidak hanya dengan blusukan, melainkan dengan membuat kebijakan besar yang menguntungkan rakyat.
"Hal ini kan nggak ada. Nol. Ini yang membuat rakyat menjadi paham terkait persoalan pencitraan itu," ujarnya.
Menurut Ujang, stigma terhadap Puan yang tidak pro rakyat ini menjadi tantangan bagi Puan. Karenanya, ia harus membuat terobosan kebijakan yang pro rakyat, alih-alih hanya turun ke sawah yang justru mengundang banyak kritik.
"Harus membuat kebijakan terobosan yang pro dengan rakyat itu yang paling penting," ujarnya.
Sementara, Ubedilah Badrun memandang 'serangan darat' Puan ini sangat tidak efektif. Apalagi aksi itu dilakukan Puan di tengah rasa ketidakpercayaan publik yang begitu tinggi kepada DPR.
Secara strategi, menurut Ubed, aksi Puan juga tidak kreatif di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin maju.
"Cara-cara seperti itu tentu sangat tidak efektif apalagi di tengah ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi pada DPR," kata Ubed.
