Walhi: 516 Ribu Hektare Hutan di Sintang Hilang 10 Tahun Terakhir

CNN Indonesia
Jumat, 19 Nov 2021 21:52 WIB
Walhi mencatat dari 516 ribu hektare tutupan lahan yang hilang, paling banyak diakibatkan oleh konsesi perusahaan-perusahaan, seperti sawit dan tambang. Sebuah mobil melintasi banjir yang menggenangi jalan Lintas Melawi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Selasa (16/11/2021). (ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG)
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat, Nicodemus Ale mengungkapkan parahnya banjir di Kabupaten Sintang tak lepas dari pengaruh berkurangnya lahan hutan.

Nico mengatakan, tutupan lahan hutan di Sintang mengalami pengurangan sampai 516 ribu hektare selama 10 tahun terakhir.

"Kondisi Sintang sendiri dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2020 mengalami 516 ribu Ha tutupan pohon hilang," kata Nico kepada CNNIndonesia TV, Kamis (19/11).


Hilangnya lahan hutan tersebut, kata Nico, paling banyak diakibatkan oleh konsesi perusahaan-perusahaan, seperti sawit dan tambang. Sehingga, ia menilai, pemerintah harus segera melakukan perbaikan pemberian izin usaha dan tata ruang. Menurutnya, pemerintah harus mencabut izin usaha perusahaan yang berada di lahan hutan.

Diketahui, banjir yang melanda Sintang terjadi selama satu bulan. Banjir kali ini disebut sebut sebagai banjir terbesar di Sintang selama 40 tahun terakhir.

Akibat banjir ini, beberapa orang dinyatakan meninggal dunia, puluhan ribu orang terpaksa mengungsi, listrik mati dan kesulitan mendapatkan air minum yang bersih.

Nico dalam kesempatan itu mengundang Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Sintang untuk meninjau langsung banjir.

Menurut Nico, Jokowi harus melakukan tindakan konkret, buka sekadar mengeluarkan pernyataan. Apalagi, Jokowi mengakui banjir di Sintang karena kerusakan lingkungan bertahun-tahun.

"Karena presiden sudah ber-statement dengan mengatakan kondisi lingkungan di Sintang yang sudah cukup parah dan terjadi pulihan tahun, kita mengundang presiden untuk segera meninjau lokasi dan segera melakukan tindakan tindakan konkret," kata Nico.

Nico berkata kerusakan alam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Menurutnya, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mengatasi kerusakan lingkungan.

Ia menjelaskan pemerintah pusat memegang kendali atas pemberian izin, seperti Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

"Itu pemberian izinnya di level nasional, bukan di level daerah," ujarnya.

(yla/ain)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER