PKS Desak Pemerintah Buru Penyebar Kampanye Pembubaran MUI

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat mendesak pemerintah menelusuri pihak yang menghembuskan isu pembubaran MUI buntut penangkapan salah satu anggota diduga terlibat kegiatan terorisme.

Syahrul menilai isu tersebut terlalu sensitif dan telah memanaskan ruang publik, berpotensi merusak keharmonisan masyarakat.

Lihat Juga : Anwar Abbas Dukung Pasukan Siber MUI DKI: Asal Demi Kebaikan

"Siapa yang membuat panas ruang publik karena penangkapan ulama. Karena isu seperti ini akan merusak keharmonisan kehidupan bernegara ke depannya," kata Syahrul kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/11).

Anggota Komisi V DPR itu meminta pemerintah hati-hati soal isu pembubaran MUI. Menurut dia isu penangkapan ulama, yang kini menggelinding pada pembubaran MUI adalah isu yang cukup merisaukan.

Ia khawatir dan tak mengetahui arah dari isu tersebut. Namun, Syahrul menilai pembubaran MUI, jika dilakukan adalah langkah yang berlebihan.

"Kita tidak tahu narasi seperti apa dan ending bagaimana yang diharapkan oleh oknum yang mengembuskannya. Menurut kita ini berlebihan," katanya.

Wacana pembubaran MUI ramai di media sosial buntut salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain an-Najah yang ditangkap oleh Densus 88 pada Selasa (19/11) lalu. Zain sudah dinonaktifkan sebagai pengurus MUI.

Lihat Juga : PDIP-PSI Sentil MUI DKI Bela Anies dari Serangan Buzzer

Meski demikian, pemerintah telah mengambil sikap dan menilai bahwa isu tersebut berlebihan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menepis dugaan bahwa pemerintah terlibat dalam wacana itu lewat Densus 88.

"Itu berlebihan. Justru kita menelusup dan menelisik ke berbagai tempat. Kan bukan hanya di MUI, di tempat lain banyak, orang seperti itu di mana-mana banyak. Tapi kalau harus bubarkan MUI itu berlebihan," kata Mahfud, Sabtu (20/11).