LBH Kritik Airlangga Tak Punya Malu Masih Ngotot Jalankan UU Ciptaker

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker menjadi catatan dalam penyusunan regulasi dengan model omnibus law di hari mendatang.

Menurutnya, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah terkait keterlibatan dan partisipasi publik

"Ke depan, jika ada agenda pembahasan RUU omnibus law atau RUU lainnya, semua catatan yang mengiringi putusan MK ini harus diperhatikan. Misalnya, keterlibatan dan partisipasi publik, harus merujuk pada UU 12/2011, berhati-hati dalam penyusunan kata dan pengetikan, serta catatan-catatan lain," kata Saleh kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/11).

Ia menyatakan, putusan MK terkait UU Ciptaker harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR yang baru pertama kali menyusun regulasi model omnibus law. Saleh pun berharap, putusan MK soal UU Ciptaker tidak melahirkan sikap saling tuding dan saling menyalahkan antara pemerintah dan DPR.

"Yang perlu adalah bagaimana agar pemerintah dan DPR membangun sinergi yang baik untuk memperbaiki. Tentu dengan keterlibatan dan partisipasi publik secara luas dan terbuka," ujar Saleh.

Lihat Juga : PKS Respons Putusan MK: UU Cipta Kerja Bermasalah Sejak Awal

Lebih lanjut, Saleh mengingatkan, putusan MK terkait UU Ciptaker bersifat final dan mengikat.

Menurutnya, pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU Ciptaker dengan mengikuti serta menaati segala amar putusan yang diputuskan MK, termasuk tidak membuat aturan turunan dan tidak membuat kebijakan yang didasarkan atas UU tersebut.

"Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan. Waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal sangat banyak," ujar Ketua DPP PAN itu.

Sebagai informasi, pemerintah dan DPR masih memiliki tiga RUU dengan model omnibus law di Prolegnas 2020-2024 yakni RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, serta RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Lihat Juga : Denny Indrayana Ungkap 4 Ambiguitas Putusan MK soal UU Ciptaker

Sebelumnya, MK memerintahkan agar dibentuk landasan hukum untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law.

"Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan Undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut," ujar Hakim Konstitusi, Suhartoyo yang membacakan salah satu bagian dalam putusan MK itu, Kamis (25/11).

Berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut, UU Ciptaker dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan UU sebagaimana amanat UU 12/2011.

Khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan yang harus menyertakan partisipasi masyarakat secara maksimal dan lebih bermakna yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, MK berpendapat perlu memberi batas waktu yakni dua tahun kepada pemerintah dan DPR selaku pembentuk UU untuk melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU Ciptaker.

"Apabila dalam waktu 2 tahun UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen," kata Suhartoyo.

Untuk diketahui, MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat karena cacat formil sebab dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan. Putusan tidak bulat karena 4 hakim berbeda pendapat, yaitu Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Lihat Juga : Buruh dan Mahasiswa Sepakat Kepung Istana 29 November 2021