Komnas HAM Terbitkan Rekomendasi soal Dugaan Pelecehan di KPI

CNN Indonesia
Selasa, 30 Nov 2021 03:36 WIB
Selain ke KPI, rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus MS juga diberikan kepada Kemenkominfo dan Polda Metro Jaya. Ilustrasi.Gedung KPI. (CNN Indonesia/Adi Maulana)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komnas HAM menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait dengan penyelesaian kasus pelecehan seksual yang menimpa pegawainya, MS.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, KPI secara lembaga terbukti telah gagal dalam mendukung pemulihan korban.

"KPI gagal secara lembaga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban," kata Beka di Kantor Komnas HAM, Senin (29/11).

Sembilan rekomendasi dari Komnas HAM di antaranya pertama, KPI harus mendung korban secara moril dan kebijakan. Lalu, KPI juga harus kooperatif dengan pihak Kepolisian dalam upaya mempercepat proses penegakan hukum.

Selain itu, kata Beka, KPI harus memberi sanksi kepada pelaku dan mengeluarkan pernyataan kebijakan yang melarang adanya perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat.

"KPI harus membuat pedoman pencegahan, penanganan dan pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat," ujarnya.

Selain ke KPI, Komnas HAM juga memberi rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebab, KPI masih menjadi satuan di bawah kementerian tersebut.

Salah satunya rekomendasinya yakni Kominfo harus melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pejabat struktural di KPI sehubungan mekanisme pengawasan terhadap kondisi dan lingkungan kerja di KPI.

"Melakukan evaluasi dan mengembangkan portal intranet untuk mendukung adanya saluran aduan yang mudah diakses oleh para pegawai di lingkungan kesekretariatan KPI," lanjutnya.

Beka mengatakan, pihaknya memberi tiga rekomendasi kepada Kapolda Metro Jaya terkait penangan kasus pelecehan seksual dan perundungan.

Salah satunya, Kapolda harus melakukan pengawasan dan pemberian dukungan baik secara personil dan sumber daya lainnya, terutama Polres Jakarta Pusat. Sebab, saat ini kasus MS masih ditangani Polres Jakpus.

"Meningkatkan kemampuan personel di lingkungan Polda Metro Jaya terkait penanganan aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang berperspektif korban," tuturnya.

Standar ganda

Di tempat yang sama, Tim Ahli Komnas HAM sekaligus psikolog dalam penyelidikan kasus KPI, Zoya Amirin menyebut sikap lembaga negara tersebut berstandar ganda.

Zoya mengatakan, KPI kerap menyensor tayangan televisi yang dianggap bisa merusak moral, namun di sisi lain pelecehan seksual juga terjadi di sana.

"Ini rionis ya. Ada double standard kalau saya melihat di sini," kata Zoya.

Zoya menilai, kondisi di KPI seharusnya sejalan dengan kerja-kerja yang coba ditampilkan oleh KPI. Ia berkata, KPI harus memastikan tidak ada perundungan dan pelecehan di dalamnya.

Menurutnya, KPI telah melakukan pembiaran terhadap pelecehan tersebut. Sebab, berdasarkan pengakuan korban, di dalam KPI terdapat budaya 'welcome to the jungle'. Perundungan seakan menjadi budaya di KPI dengan dalih bercanda.

"Jadi mereka yang nge-cut, nge-make sure apa batasan-batasan yang lazim gak lazim pantas gak pantas itu kan mereka yang cut. Sementara mereka sendiri ada budaya pembiaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Zoya menuturkan, dalih bercanda untuk merundung itu juga menunjukkan bahwa lingkungan kerja KPI intimidatif, tidak peduli terhadap kesehatan mental dan menormalisasi pelecehan seksual.

(yla/ain)


[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER