Moeldoko Ingatkan Potensi Data Palsu Dipakai Loloskan Calon di 2024

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutakhirkan berbagai data kepemiluan demi mencegah data palsu di Pemilu 2024.

"Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen, atau kepala daerah sehingga mengantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat bisa jadi pemimpin," kata dia, dalam webinar Satu Data Pemilu untuk Satu Data Indonesia, Rabu (1/12).

Menurutnya, hal itu bisa dicegah dengan penerapan Satu Data Indonesia yang merupakan upaya pemerintah menyediakan basis data terpadu yang dapat diakses secara terbuka.

Mantan Panglima TNI itu berkata KPU dapat memanfaatkan Satu Data Indonesia untuk memperbaiki manajemen data kepemiluan.

"KSP mendukung Satu Data Indonesia agar KPU memiliki data yang lebih komprehensif. Pada akhirnya, data KPU bisa digunakan pemerintah untuk sektor-sektor lain," ujar Moeldoko.

Terkait jadwal gelaran pemilu 2024 sendiri, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani memperkirakan keputusannya baru akan dibicarakan pada 2022.

"Saya kira putusannya apakah bulan berapa nanti kita katanya akan dibicarakan tahun depan," kata dia, di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan pada Rabu (1/12).

"Sampai sekarang belum diputuskan dalam sidang persidangan ini, persidangan DPR baru akan persidangan DPR RI itu akan berakhir tanggal 15 Desember," lanjut Wakil Ketua MPR itu.

Anggota Perempuan

Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Lena Maryana Mukti mengusulkan 50 persen calon anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berasal dari kaum perempuan.

Menurutnya, hal itu penting sebagai tindakan khusus sementara untuk keterwakilan perempuan atau affirmative action.

"Kami berharap 30 persen, kalau bisa 50:50 bisa ditampung di nama-nama yang diserahkan ke Presiden Republik Indonesia," kata Lena dalam audiensi virtual dengan Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu, Rabu (1/12).

"Jangan diperhadapkan pada kuantitas, kualitas, nilai laki laki. Kalau kami dulu, seleksinya perempuan saja. Jadi, perempuan dengan perempuan, baru laki laki," lanjut Mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu.

Sebelumnya, Timsel KPU dan Bawaslu telah membuka pendaftaran. Sebanyak 629 orang lolos dari tahap administrasi.

Nantinya, Timsel akan memilih 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu. Nama-nama itu akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk kemudian diseleksi di DPR.