KPU Yakin Pemilu Jatuh 21 Februari 2024, Uji Coba Satu Surat Suara

CNN Indonesia
Jumat, 03 Dec 2021 06:29 WIB
KPU yakin para pihak menyetujui pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada 21 Februari 2024. Ilustrasi pemilu 2024. (ANTARA FOTO/AJI STYAWAN)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin para pihak menyetujui pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada 21 Februari 2024. Hal itu disimpulkan setelah KPU menjalin komunikasi dengan pemerintah dan DPR.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut pihaknya membuka komunikasi dengan berbagai pihak usai perbedaan pendapat soal tanggal pemilu. Ia berharap kesepakatan soal tanggal pemilu bisa diputuskan dalam rapat berikutnya.

"Kami coba komunikasi sebaik-baiknya, mendengar juga apa yang mereka kehendaki. Dari komunikasi kami, akhirnya kami melihat bahwa para pihak itu melihat tanggal 21 Februari, kesepakatan awal yang pernah kita capai, masih relevan," kata Pramono saat ditemui CNNIndonesia.com di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (1/12).


Pramono menyampaikan KPU telah bersurat ke DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP). KPU ingin memaparkan peraturan KPU tentang tahapan pemilu. Aturan itu juga mencantumkan tanggal pemungutan suara.

Pramono mengatakan pihaknya berharap rapat antara KPU, DPR, dan pemerintah bisa segera dilaksanakan. Pasalnya, penyelenggara pemilu butuh waktu untuk mempersiapkan berbagai regulasi sebelum tahapan dimulai Juni 2022

"Kita siapkan regulasinya jauh-jauh hari sehingga persiapan, baik dari KPU, pengawas pemilu, parpol, bisa lebih matang, tidak semua terburu-buru seperti waktu kita siapkan Pemilu 2019," ucap Pramono.

Uji Coba Pemilihan Satu Surat Suara 

KPU menggelar simulasi pemilu menggunakan hanya satu surat suara. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara itu dilaksanakan di Denpasar, Bali.

Pada uji coba ini, KPU menggabungkan lima pemilihan dalam satu lembar surat suara. Lembaran itu berisi nama calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota.

"KPU RI bersama KPU Provinsi Bali dan KPU kabupaten/kota seluruh Provinsi Bali juga menguji coba desain surat suara lima jenis pemilihan dalam 1 surat suara," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik lewat keterangan tertulis, Kamis (2/12).

Pada kolom pemilihan presiden, KPU menampilkan foto capres dan cawapres. Kemudian, ada nama capres-cawapres dilengkapi bendera partai pengusung.

Untuk pemilihan legislatif, KPU hanya menampilkan bendera partai peserta pemilu dan nomor urut caleg. Tidak ada nama detail calon anggota legislatif dalam surat suara tersebut.

Pemilih bisa mengetahui nama caleg dari lembar peserta pemilu. Lembaran itu disediakan di setiap bilik suara di seluruh TPS.

Pada kesempatan itu, KPU juga menguji coba pemilu dengan tiga surat suara. Surat suara terdiri dari surat suara pilpres, surat suara pemilihan anggota DPD RI, serta surat suara pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Simulasi di Denpasar melibatkan 102 orang peserta. Pemilihan dengan tiga lembar surat suara memakan waktu rata-rata 2 menit 32 detik per orang. Adapun pemilihan dengan satu lembar surat suara rata-rata berdurasi 1 menit 27 detik.

Pada Pemilu Serentak 2019, KPU menggelar lima pemilihan dalam satu waktu. Kala itu, setiap pemilihan dituangkan dalam surat suara masing-masing.

KPU berencana menyederhanakan surat suara pada Pemilu 2024 karena banyak suara tidak sah di 2019. Pada 2019, 2,83 persen surat suara pilpres tidak sah. Bahkan, 19,02 persen surat suara pemilihan anggota DPD tidak sah.

Sebelumnya, tanggal Pemilu 2024 jadi perbincangan hangat karena perbedaan pendapat sejumlah pihak. Tim gabungan KPU, DPR, dan pemerintah sudah mengusulkan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 21 Februari 2024.

Meski demikian, pemerintah meminta rapat penentuan tanggal pemilu ditunda. Pemerintah beralasan ingin mengkaji dampak sosial politik jika pemilu digelar awal 2024.

Setelah perbincangan panjang, pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 dihelat 15 Mei 2024. Namun, usulan itu ditolak sejumlah fraksi di DPR. Salah satu fraksi yang lantang menolak adalah Fraksi PDIP.

(dhf/DAL)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER