Tersinggung Aksi Risma, Komunitas Tunarungu Sebut Langgar UU

Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) mengaku tersinggung atas tindakan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang meminta anak tuli berbicara.

Organisasi ini menilai Risma telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas.

Lihat Juga : Dikritik Difabel, Risma Akui Paksa Tunarungu Bicara

"Kami merasa tersinggung, bahkan merasa heran karena omongan Ibu Risma itu mencerminkan pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," kata Gerkatin dalam keterangan tertulis, Kamis (2/12).

Menurutnya, Mensos Risma mestinya bisa menghormati penyandang disabilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Pasalnya penyandang disabilitas rungu memiliki hak untuk berekspresi dengan bahasa isyarat.

"Intinya ada pasal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas rungu/tuli, hak berekspresi dan hak memperoleh informasi dan komunikasi," ucapnya.

Lihat Juga : Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Merespons kasus yang viral ini, Risma mengaku sedih dan tidak berniat untuk memaksa disabilitas rungu untuk bicara.

"Saya enggak maksa [dia bicara], untuk apa saya maksa? Itu pilihan. Tapi saya ingin dia di kondisi tertentu bisa menyelamatkan dirinya. Tidak ada niat apapun dari saya, sedih saya terus terang," kata Risma di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (2/12).

Padahal, sebelumnya mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku memaksa meminta anak tuli berbicara di depan banyak orang saat peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021.

"Kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang, supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita, mulut, mata, telinga. Tapi saya berharap kita semua bisa mencoba," aku Risma saat itu.

Lihat Juga : Risma Ungkap Berat Cegah Korupsi Kemensos: Mesti Dibenahi dari Dasar