Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dilaporkan ke Kejagung soal Tanjungbalai

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (LPS) ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Ia melaporkan Lili dengan sangkaan Pasal 36 Jo Pasal 65 Undang-undang KPK yang berisi larangan bagi pimpinan KPK untuk berhubungan langsung/tidak langsung dengan pihak berperkara. Dalam pasal itu, diatur mengenai ancaman pidana lima tahun penjara.

Lihat Juga : KPK Analisis Pengajuan JC Eks Penyidik Robin di Kasus Lili Pintauli

"Pengaduan terkait LPS setelah adanya JC (Justice Collaborator) Stepanus Robin Pattuju (eks penyidik KPK terdakwa kasus dugaan suap)," ujar Boyamin kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Jumat (3/12).

Robin mengajukan JC atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan alasan telah membongkar keterlibatan Lili Pintauli dan pengacara bernama Arief Aceh alias Fahri Aceh.

Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa Lili merekomendasikan pengacara Arief Aceh untuk membantu mantan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial, mengurus kasus dugaan suap lelang jabatan sekretaris daerah yang sedang ditangani KPK.

Lihat Juga : Robin Ajukan JC Terkait Peran Lili Pintauli di Kasus Tanjungbalai

Dalam laporannya ke Kejaksaan Agung, Boyamin menyerahkan satu bundel cetakan pemberitaan media massa mengenai permohonan JC Robin.

"Bahwa atas pemberitaan media terdapat dugaan Lili Pintauli Siregar telah melakukan kontak komunikasi dengan M. Syahrial yang dapat dirumuskan memenuhi ketentuan Pasal 36 Jo Pasal 65 UU KPK," kata Boyamin.

Lili sebelumnya sudah dijatuhi sanksi etik oleh Dewan Pengawas KPK atas perbuatan berhubungan dengan pihak berperkara. Ia dihukum sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Lihat Juga : Novel Soroti Ancaman Pidana Kasus Lili Pintauli di Suap Tanjungbalai