Polri Terbitkan Aturan ASN untuk Mantan Pegawai KPK

tim | CNN Indonesia
Sabtu, 04 Dec 2021 08:20 WIB
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerbitkan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerbitkan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)(Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerbitkan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 yang berisi pengangkatan 57 mantan pegawai KPK sebagai ASN di Korps Bhayangkara.

"Betul, sudah keluar Perpol," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (3/12).


Dedi mengatakan bahwa peraturan khusus pengangkatan Novel Baswedan dan kawan-kawan itu telah tercatat secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, Dedi mengatakan kepolisian saat ini tengah menunggu Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengeluarkan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP).

"Proses selanjutnya akan dilaksanakan sosialsasi dan bersama BKN untuk proses kepegawaiannya," kata Dedi.

Dihubungi terpisah, Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap merespons positif penerbitan Perpol terkait pengangkatan 57 mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri ini.

"Alhamdulillah jika peraturan sudah jadi, artinya Indonesia kembali memanggil lagi untuk berkontribusi dengan ilmu dan pengalaman yang saya miliki dalam memberantas korupsi. Selama 14,5 tahun di KPK mengabdi untuk bangsa dan negara ini, terutama saat menjadi penyidik menangkapi koruptor yang mengambil uang rakyat," kata Yudi, Jumat (3/12).

Meski demikian, 57 mantan pegawai KPK melalui juru bicaranya, Hotman Tambunan mengatakan akan menggelar koordinasi internal untuk merespons peraturan tersebut.

"Tentu kita respons setelah kita dapatkan perkapnya. Kita koordinasi yang 57 [eks pegawai]," ujar Hotman melalui keterangan tertulis, Jumat (3/12).

Terkait hal ini, Hotman sempat berujar kalau setiap pegawai mempunyai hak untuk menerima atau menolak tawaran.

Sebagai informasi, 57 pegawai KPK telah dipecat pada 30 September lalu. Mereka dinilai tidak memenuhi syarat sebagai ASN karena gagal lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan tak bisa bergabung lagi dengan lembaga antirasuah itu.

Kemudian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut puluhan pegawai yang dipecat Ketua KPK Firli Bahuri tersebut. Listyo pun telah meminta restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik Novel Baswedan dan kawan-kawan.

(lnn/ptj)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER