Rumah sakit darurat Covid-19 di Jawa Timur, yakni Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya mengaku siap menangani pasien dari kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Ketua Pelaksana Program Pendampingan Keluarga Pasien Covid-19 RSLI Radian Jadid mengatakan pihaknya sudah siaga. Termasuk soal potensi masuknya mutasi Covid-19 varian Omicron.
"Tentang kesiapan menghadapi varian baru Omicron sendiri, seluruh personil RSLI baik nakes maupun relawan pendamping RSLI tetap siap siaga, dan dulu sudah teruji dengan varian Delta," kata Radian, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (28/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya juga siap menghadapi jika muncul lonjakan kasus dampak dari masa liburan pada Natal dan Tahun Baru 2022. Meski begitu, ia mengaku RSLI tak melakukan persiapan khusus.
"Menghadapi dampak Nataru maupun varian baru Omicron, tidak ada persiapan khusus, namun nantinya kalau ditugaskan menangani pasien Covid-19 terutama dari luar negeri, PMI, tentunya pengetatan penggunaan APD dan pelaksanaan protokol kesehatan tetap menjadi perhatian utama," ujar dia.
Kendati demikian, ia mengatakan sementara ini pihaknya masih menunggu arahan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebab SK RSLI sendiri akan berakhir pada 31 Desember 2021 mendatang.
"Hingga saat ini kami masih menunggu apakah jadi diperpanjang oleh Gubernur Khofifah atau tidak, karena sesuai SK Gubernur akan berakhir 31 Desember 2021," ucapnya.
"Semuanya bergerak dinamis. Beberapa kebijakan menunggu arahan dari gubernur maupun pemangku kepentingan dari pusat, karena terkait koordinasi lintas kementerian," katanya.
Kondisi kekinian, kapasitas RSLI adalah zero pasien, atau tak ada yang dirawat selama beberapa pekan terakhir. Hal itu juga menyusul landainya laju penularan Covid-19 di Surabaya dan sekitarnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyiapkan Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk menerima kepulangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan perjalanan internasional.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengkritik masih kurangnya ruang rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kepulauan Seribu.
"Mestinya fasilitas kesehatan di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu, yang jumlah penduduknya di atas 5 ribu, harus menyediakan ruang rawat inap paling tidak 5 kamar," ujar dia, dalam keterangan resminya yang dikutip Selasa (28/12).
Muhadjir mencontohkan fasilitas ruang rawat inap di Puskesmas Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, yang hanya mencapai dua unit. Sementara, penduduk yang harus ditangani mencapai 5.000 orang.
"Sehingga kalau ada yang mengalami masalah kesehatan dan memerlukan perawatan tidak perlu diangkut ke luar pulau apalagi sampai ke darat, ke Jakarta," kata dia.
(frd/rzr/kid)