Kemenkes Serahkan Kasus Booster Vaksin Ilegal Surabaya ke Aparat

CNN Indonesia
Jumat, 31 Des 2021 11:03 WIB
Sebelumnya terjadi pemberikan dosis ketiga vaksin corona pada masyarakat umum di Surabaya. Ilegal karena pemerintah baru memberikan booster pada Januari 2022
Ilustrasi penyuntikan vaksin virus corona (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Kesehatan menyerahkan kasus pemberian dosis ketiga atau booster vaksin virus corona (Covid-19) di Surabaya, Jawa Timur ke aparat penegak hukum.

Praktik pemberian booster itu ilegal lantaran Kemenkes baru memulai pemberian booster ke masyarakat umum pada Januari 2022.

"Belum menerima laporan ya, tapi ini akan ditelusuri, ini ke Pemda dan aparat penegak hukum," kata Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (31/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nadia mengatakan bahwa distribusi vaksinasi Covid-19 telah diatur dan dilakukan lewat koordinasi dengan PT Bio Farma. Oleh karena itu, Kemenkes akan menelusuri pasokan vaksin yang dipakai untuk penyuntikan dosis ketiga di Surabaya.

"[Kalau vaksin palsu] kami tidak berani berasumsi ya," kata dia.

Nadia memastikan sejauh ini pemerintah menargetkan pemberian vaksin booster dimulai pada Januari 2022. Regulasi tengah disiapkan.

Sebanyak 100 juta orang menjadi target penyuntikan dosis ketiga secara gratis melalui skema peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kemudian 121 juta lainnya bakal dibebankan biaya mandiri alias tidak gratis.

"Saat ini aturannya masih difinalkan," ujar Nadia.

Sebelumnya, Tim kolaborasi liputan sejumlah jurnalis di Surabaya menelusuri dugaan praktik ilegal penyuntikan dosis ketiga vaksin virus corona pada masyarakat umum.

Praktik lancung itu diduga dilakukan sepanjang November-Desember 2021, di sejumlah tempat di Surabaya.

Salah seorang informan yang sudah mendapat booster vaksin melalui praktik ini, Budiman (bukan nama sebenarnya), membeberkan bahwa dia menerima ihwal vaksinasi dosis ke-3 melalui pesan WhatsApp awal Desember lalu.

Vaksin booster ini juga tak akan tercatat pada aplikasi resmi milik pemerintah, PeduliLindungi. Budiman kemudian dihubungi seorang yang berinisial Y. Ia meminta Budiman untuk mentransfer uang Rp250 ribu sebagai biaya vaksinasi booster.

Saat ditanya soal dari mana ia mendapatkan vaksin tersebut, Y mengaku tak bisa memberitahukannya. Ia hanya mengatakan ada supplier yang memasok barang itu kepadanya. Vaksin yang digunakan merek Sinovac.

(khr/bmw)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER