Lemhanas: Presiden Tak Ada Waktu untuk Mengurus Polri Saja

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengatakan usulan Polri berada di bawah Kementerian bertujuan agar presiden tak perlu dibebani tenaga dan waktunya untuk mengurus Korps Bhayangkara tersebut.

Baginya, presiden harus diberikan keleluasaan untuk memikirkan sejumlah kebijakan nasional yang lebih luas dan strategis ketimbang urusan operasional semata.

Lihat Juga : TII Sebut Booster Vaksin Ilegal Dipicu Tata Kelola yang Tak Transparan

"Bila Polri hanya sendirian langsung kepada presiden dan presiden tak mungkin menyisakan tenaganya dan waktunya untuk mengurus Polri saja. Itu ada yg kosong. Hendaknya presiden jangan dibebani beban-beban mengurus Polri," kata Agus dalam wawancara dengan CNNIndonesia Tv, Senin (3/1) malam.

"Dan presiden tak ada waktu dan tenaga bila mengurus Polri saja," tambah dia.

Agus menambahkan bahwa gagasan Polri di bawah kementerian bukanlah gagasan baru. Ia merinci gagasan itu sudah ada sejak 2014. Namun, Ia menilai gagasan itu belum dibahas secara mendalam dan komprehensif selama ini.

"Lemhanas mengingatkan ada wacana belum selesai. Karena ada prinsip belum terpenuhi dalam tatanan yang belum selesai itu," kata dia.

Agus lantas menjelaskan dalam satu tata pelaksanaan pemerintahan yang demokratis, instansi operasional sebaiknya tak langsung di bawah kepala pemerintahan. Pasalnya, Ia menilai presiden tak mungkin menyisakan perhatian dan waktunya untuk mengurusi bidang operasional tersebut. Dia menilai tak akan efektif bila suatu bidang operasional langsung berada di bawah presiden.

Lihat Juga : DPR Tagih Kajian Lemhanas soal Ide Polri di Bawah Kementerian

"Ini untuk membebaskan agar presiden tak menangani, toh tak sempat menangani dan tak akan efektif di bawah presiden. Jangan-jangan presiden menyerahkan pada Mensesneg dan Menseskab," kata Agus.

Agus mengklaim banyak pihak yang mendukung gagasan tersebut. Ia turut membandingkan bahwa banyak negara-negara lain justru tak menjadikan polisi langsung berada di bawah kepala pemerintahan.

"Ini tata kelola pemerintahan dalam sistem demokrasi. Saya setuju mari kita bahas lebih mendalam," kata Agus.