Lukas Enembe Kembali Respons soal Tuntutan Mundur Akibat Sakit

Gubernur Papua Lukas Enembe kembali buka suara soal proses pengobatan dirinya yang dituding membuat tata kelola pemerintahan di Papua terbengkalai. Diketahui sebagian pihak mendesak Enembe mundur karena persoalan tersebut.

Enembe mengklaim proses pengobatan yang dijalaninya telah menempuh prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Termasuk mendapat izin dari Mendagri untuk melakukan medical check-up bertepatan pada masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022," kata Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus dalam keterangannya, Rabu (5/1) dikutip dari Antara.

Menurut Rifai, Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemenuhan hak atas kesehatan dengan berbagai macam cara, baik pencegahan dan penyembuhan.

Lihat Juga : Gubernur Papua Sebut Namanya Dicatut untuk Deklarasi Capres 2024

"Menyayangkan narasi-narasi keliru yang masih dalam koridor hipotesis sudah dianggap sebagai sajian ilmiah oleh sekelompok orang," ujarnya.

Dia menjelaskan Lukas Enembe meminta kepada sejumlah tokoh yang mendesaknya untuk mundur ataupun digantikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat agar lebih dulu memperkaya diri atas informasi yang sahih. Dia juga meminta kelompok yang ingin mendongkel itu mengetahui kondisi fisik gubernur dari otoritas resmi ataupun yang berwenang.

"Gubernur Papua Lukas Enembe telah menerima sejumlah masukan dan kritik yang diberikan oleh sejumlah tokoh menyoal kondisi fisiknya," tuturnya.

"Pasca-pengobatan Gubernur Lukas Enembe dari Singapura beberapa bulan yang lalu memang telah dilakukan sejumlah penataan organisasi pada Pemerintahan Provinsi Papua yang semata-mata untuk memperkuat koordinasi dan mengakselerasi kinerja," ujarnya.

Lukas Enembe juga berpesan agar masyarakat adat yang ada di seluruh Tanah Papua untuk tidak terpecah oleh agenda-agenda yang bertendensi adu domba. Enembe mengajak kepada seluruh tokoh adat, agama dan masyarakat yang ada di Papua untuk menjaga perdamaian dan ketentraman.

Sebelumnya, beredar kabar Gubernur Papua Lukas Enembe kembali sakit dan mengakibatkan kegaduhan birokrasi. Pelayanan publik dinilai terganggu, sehingga sejumlah tokoh mendesaknya turun dan diganti oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Lihat Juga : Gubernur Papua Tuding Menkeu Bikin Gaduh soal Simpanan Rp12 T di BPD