Resmikan 6 Rumah Ibadah di Satu Kampus, Ma'ruf Pamer Toleransi di RI

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan bahwa toleransi yang dimiliki Indonesia saat ini dikagumi banyak kalangan di dunia internasional. Hal itu ia sampaikan saat meresmikan enam rumah ibadah di lingkungan kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Rabu (5/1).

Bahkan, Ia menjelaskan utusan lembaga internasional independen, Majelis Hukama Al Muslimin yang berpusat di Abu Dhabi sempat datang untuk belajar soal toleransi dari Indonesia.

"Sekretaris Jenderalnya menemui saya dan mengatakan, 'Saya datang ke Indonesia bukan untuk mengajari orang Indonesia, tapi saya datang ke sini untuk belajar tentang toleransi dari bangsa Indonesia'," kata Ma'ruf.

Ma'ruf bahkan mengatakan sudah bukan masanya lagi menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Namun sebaliknya, bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk menyebarkan nilai toleransi.

Bahkan, Ma'ruf mengatakan nilai-nilai toleransi yang hidup di Indonesia bisa diambil menjadi model yang dikembangkan di seluruh dunia.

"Ini saya kira kebanggaan kita karena kita bisa merawat toleransi ini," kata mantan Rais Aam PB Nahdlatul Ulama dan eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Lebih lanjut, Ma'ruf menilai rasa toleransi membimbing pada moderasi beragama. Moderasi beragam, kata dia, dapat menjauhi fanatisme yang dapat mengarah pada fundamentalisme, radikalisme, maupun ekstremisme.

Ia menyampaikan rasa toleransi di Indonesia bukan merupakan gagasan baru. Toleransi, kata dia, telah diperkenalkan oleh para pendiri bangsa dan tercantum dalam dasar negara yakni Pancasila.

"Pancasila lahir dari semangat untuk mempersatukan berbagai bentuk kemajemukan di tanah air, mulai dari budaya, Bahasa, suku, etnis, hingga keberagaman agama. Oleh karena itu, Pancasila dikatakan sebagai titik temu antar berbagai latar belakang kemajemukan tersebut," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf menyampaikan, bahwa pembangunan rumah ibadah agama yang berdekatan pada satu area merupakan bentuk pengamalan nilai luhur Pancasila dalam mengokohkan toleransi antarumat.

Sehingga, Ia berharap pembangunan enam rumah ibadah di Universitas Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai simbol toleransi semata. Namun juga sebagai bentuk memperkuat sinergi lintas agama.

"Saya harapkan tidak hanya menjadi simbol toleransi dan cerminan sikap saling menghargai. Namun lebih dari itu, juga memudahkan koordinasi dan kerja sama lintas agama serta menjadi perekat persatuan bangsa," kata dia.

Di satu sisi, Staf Khusus Presiden, Ayu Kartika Dewi menilai toleransi masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah. Hal itu diungkap Ayu dalam keterangan tertulis berdasarkan serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah wilayah mulai dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. 

"Lewat diskusi dengan pegiat toleransi hingga pemuda, diketahui masih ada tindakan intoleran yang menimpa kelompok minoritas," kata Ayu dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/12/2021).

Meski permasalahan intoleransi yang mengemuka itu telah selesai di antara dua pihak, kata dia, kejadian serupa berpotensi akan terulang jika tidak ada dukungan regulasi lokal yang benar-benar bisa melindungi kelompok minoritas.

Terbaru pada 25 Desember 2021 lalu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengakui masih ada beberapa kejadian persekusi dan perselisihan saat perayaan Natal 2021 ini. Salah satunya terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Sekelompok warga mendatangi gereja yang dibuka untuk ibadah Natal, namun tanpa koordinasi dengan pihak terkait.

Di Jambi, umat Kristiani beribadah Natal di luar gereja yang disegel karena izinnya belum selesai. Ketika hujan turun, mereka berhamburan masuk ke gereja untuk berteduh. Hal itu lalu dipersoalkan warga setempat.

Yaqut menegaskan keberagaman masyarakat dalam agama merupakan fakta yang harus dijaga dan dilindungi. Seluruh komponen masyarakat, imbau dia, berkewajiban mewujudkan kerukunan dan toleransi antarumat beragama di masyarakat.

"Jika menyangkut pendirian tempat ibadah, acuannya sudah jelas, yaitu Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Mendagri dan Menag. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran yang sama untuk menaati PBM tersebut," kata dia, 29 Desember 2021.