Gerindra Sindir Menteri Bahlil: Pilpres 2024 Mundur Konstitusinya Apa?

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman merespons Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut pengusaha berharap Pilpres 2024 diundur.

Menurut Habiburokhman, pernyataan Bahlil itu sah-sah saja sebagai sebuah aspirasi. Namun, untuk mengundur Pilpres, hal itu tidak sesuai konstitusi yang berlaku.

"Aspirasi silakan saja, disampaikan. Ini negara demokrasi, cuma, saya enggak ngerti, kemungkinannya mau dari mana, karena konstitusi kita jelas mengatur, enggak ada istilah mundur, pemilu itu lima tahun sekali," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1).

Menurut Habiburokhman, tidak ada aturan perundang-undangan maupun amanat Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dapat diundur. Ia mengaku heran Bahlil bisa melontarkan pernyataan tersebut.

Lihat Juga : PKB Minta Jokowi Sentil Menteri Bahlil soal Pilpres 2024 Ditunda

"Ya jelas itu UU yang jelas. Kalau diundur, jalan konstitusinya seperti apa?" imbuhnya.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Lihat Juga : Demokrat dan PAN Kritik Menteri Bahlil soal Pilpres 2024 Ditunda

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.

Lihat Juga : Menteri Investasi Ungkap Pelaku Usaha Minta Tunda Ganti Presiden 2024