Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membeberkan ihwal ia mendapat usul penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 dari sejumlah pengusaha.
Menurut Bahlil, usulan dan diskusi soal penundaan Pemilu 2024 sah-sah saja dilakukan oleh siapapun. Tak terkecuali bagi para pelaku usaha.
"Presiden ini pemimpin demokratis. Saya pikir ini (usulan) biasa aja. dan bahwa prosesnya berjalan dan melanggar konstitusi jangan dilakukan. Tapi kalau ada ruang mohon di pertimbangkan juga aspirasi dari teman-teman usaha itu," ujar Bahlil dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia TV, Selasa (11/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
Bahlil mengklaim usulan untuk menunda gelaran Pemilu 2024 berasal dari sebagian pengusaha yang ditemuinya belakangan ini.
"Kalau ditanyakan apakah ini (usulan) semua pengusaha atau tidak, saya katakan ini sebagian pengusaha, rata-rata, dan pengusaha itu ada di organisasi. Silakan cek saja," ujarnya.
Bahlil bercerita selama memimpin lembaga negara kerap berkunjung ke daerah-daerah menemui para pengusaha.
Saat kunjungannya itu, Ia mengatakan para pengusaha mengeluhkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi belum sepenuhnya stabil. Lalu, pengusaha yang ia temui bertanya apakah dimungkinkan pemilu 2024 ditunda agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh.
"Nah tiba-tiba masuk persoalan pemilu. Ini di mana-mana dunia usaha jelang pemilu akan wait and see. Nah itu pasti menurun lagi grafiknya. Naiknya akan susah," kata dia.
Kendati demikian, Bahlil menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tetap konsisten dengan sikap enggan untuk memperpanjang masa jabatan kepala negara.
Sementara itu, Erwin Aksa, mantan ketua umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indosia (HIPMI), dengan tegas menolak permintaan kalangan pengusaha yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Menurut pengusaha Bosowa Group itu penundaan pemilihan presiden bakal membuka kotak pandora, menciptakan potensi instabilitas, dan merusak kepastian hukum di Tanah Air.
"Justru semua itu jauh dari harapan kaum pengusaha," kata Erwin lewat rilis tertulis, Selasa (11/1).