Pemprov DKI Minta Sumur Resapan Dianggarkan Lagi di APBD 2022

CNN Indonesia

Kamis, 13 Jan 2022 17:58 WIB

Dalam Rapat Banggar di DPRD DKI, Sekda menyatakan pihaknya berharap anggaran untuk sumur resapan bisa kembali masuk dalam APBD 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta anggaran untuk program sumur resapan kembali dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2022.

Anggaran untuk program penanganan banjir itu sebelumnya dicoret dalam rapat badan anggaran beberapa waktu lalu.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali mengatakan sebelumnya digelar pertemuan antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI membahas hasil evaluasi Kemendagri soal Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI 2022.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari pertemuan itu, menurutnya didapatkan hasil bahwa Pemprov dapat menganggarkan program, kegiatan, subkegiatan, dan lainnya dalam APBD 2022 dengan syarat program itu prioritas pemerintah DKI yang tercantum di antaranya dalam RKPD dan RPJMD.

"Untuk itu kami mohon pada kesempatan pembahasan hasil evaluasi kemendagri hari ini dapat juga dipertimbangkan untuk masukan kembali PASK (Penganggaran aktivitas subkegiatan) yang ada dalam RKPD, RPJMD, kemudian di RKPD yang kemudian di prioritas daerah antara lain kegiatan pembangunan sures (sumur resapan)," kata Marullah dalam rapat badan anggaran, Kamis (13/1).

Lihat Juga :

DPRD DKI Klaim Oknum Coba Susupkan Anggaran Sumur Resapan ke RAPBD

Sebagai informasi, anggaran untuk program sumur resapan di Jakarta sebelumnya dihapus dalam RAPBD DKI Jakarta 2022. Pembangunan sumur resapan diketahui merupakan salah satu upaya untuk menangani banjir di Ibu Kota.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan awalnya anggaran untuk program itu diusulkan sekitar Rp300 miliar. Pada rapat komisi, anggaran sumur resapan dipangkas menjadi sekitar Rp120 miliar.

Lalu, di rapat badan anggaran (Banggar), anggaran itu disepakati untuk dinolkan.

"Dinolkan dari forum banggar kemarin. Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 M. Kalau di (rapat) banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya dinolkan," kata Nova saat dihubungi awal Desember tahun lalu.