Panglima Andika Buka Suara soal Kursi Kosong Pangkostrad

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) akan diisi berbarengan sejumlah jabatan yang masih kosong sejak 2019 lalu.

Andika mengatakan, selain Pangkostrad pihaknya juga berencana melakukan pengisian jabatan-jabatan yang masih kosong sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66/2019 tentang Struktur Organisasi TNI.

Hanya saja selama dua tahun aturan tersebut terbit, masih belum ada aturan turunan yang mengatur pengisian jabatan-jabatan baru itu. Andika mengatakan pihaknya masih harus mengurusi proses administrasi tersebut.

Kondisi itulah yang menurutnya menyebabkan proses Dewan Kepangkatan dan Jabatan (Wanjakti) menjadi terlambat dan baru akan digelar pada pekan depan.

Lihat Juga : PDIP dan Demokrat Heran Kursi Pangkostrad Masih Kosong

"Wanjakti kali ini agak berbeda karena kami ingin mewujudkan jabatan-jabatan yang memang sudah ada legalitasnya sejak tahun 2019," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (14/1).

"Perpresnya sudah ada tetapi peraturan di bawahnya yang belum ada. Itu yang kemudian kami kebut supaya bisa kita keluarkan sekalian dalam Wanjakti minggu depan ini," imbuhnya.

Andika menjelaskan, sampai saat ini setidaknya ada 28 jabatan baru yang belum terealisasikan dari Perpres tersebut. Jabatan tersebut kata dia tersebar di Komando Armada Republik Indonesia yang berada di bawah Angkatan Laut dan Komando Operasi Udara Nasional milik Angkatan Udara.

Selain itu, terdapat pula tiga badan pelaksana Pusat TNI baru yang jabatannya masih belum diisi. Ketiga organisasi tersebut merupakan Pusat Psikologi TNI, Pusat Pengadaan TNI, dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI.

"Nah itu yang yang kemudian nanti akan kita keluarkan bersama-sama dengan beberapa jabatan yang memang sudah kosong, termasuk di antaranya Panglima Kostrad," tuturnya.

Lihat Juga : OPM Klaim Sia-sia Aparat Ubah Pendekatan Keamanan Papua Jadi Persuasif

Sebelumnya, kekosongan jabatan ini sempat dipertanyakan oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin mengatakan jabatan Pangkostrad harus segera diisi agar memiliki komando dan pengendalian yang pasti. Menurutnya, jabatan Pangkostrad tetap perlu diisi meski posisi kepala staf serta tiga panglima divisi masih lengkap.

"Jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting, kesannya nanti tidak bagus," ujar mantan sekretaris militer presiden tersebut.