Politikus Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Fahri Hamzah buka-bukaan terkait keinginannya agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dibubarkan sebagai lembaga permanen di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Pernyataan Fahri sekaligus menanggapi respons salah satu Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah yang sempat berang dengan usulan tersebut. Menurut Fahri, usulannya agar MPR dibubarkan mestinya bisa direspons secara dingin dan rasional. Sebab, hal itu merupakan analisis ketatanegaraan yang wajar.
"Itu pernyataan biasa aja, kenapa mesti gerah? Karena itu kan sebenarnya analisis ketatanegaraan biasa," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/1).tt
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu menjelaskan, usulannya agar MPR dibubarkan sebab lembaga tersebut tak memiliki peran signifikan. Dia menyebut MPR relatif hanya berfungsi sekali dalam lima tahun, yakni melantik presiden.
Sementara sisanya, MPR hanya berfungsi jika hanya diperlukan, seperti amandemen UUD 1945, dan memberhentikan presiden di tengah masa jabatan. Itu pun, kata dia, peristiwa yang belum pernah terjadi.
"Itu artinya fungsinya itu tidak permanen. Fungsinya itu lebih kepada joint session. Kapan diperlukan dia dipanggil," kata Fahri.
"Lagi pula rakyat nggak pernah memilih MPR, milihnya DPR dan DPD," tambahnya.
Fahri menerangkan, saat ini anggota MPR berjumlah 10 orang yang merupakan wakil setiap fraksi di DPR dan DPD. Dengan demikian, keberadaan mereka bersifat temporer atau sementara.
Sedangkan di sisi lain, para anggota MPR diberi fasilitas penuh, seperti mobil, rumah, ajudan, dan berbagai kegiatan seperti kunjungan luar negeri. Dengan berbagai fasilitas itu, negara sedikitnya harus mengalokasikan anggaran sampai Rp1 triliun.
Padahal, menurut Fahri, jika MPR tak bersifat permanen, alokasi anggaran tersebut bisa ditekan tak sampai Rp5 miliar.
"Lah terus kenapa negara harus keluar triliunan untuk peran yang tidak ada. Nah itu yang menurut saya, perlu dirasionalisasi," katanya.
Merespons usulan Fahri, Wakil Ketua MPR dari fraksi PDIP, Ahmad Basarah sebelumnya sempat berang. Berada satu forum diskusi dengan mantan politikus PKS itu, Basarah menilai Gelora mestinya tak membuka wacana tersebut.
Basarah heran ketika Fahri menganggap pimpinan MPR sudah tak memiliki kesibukan. Sebab, kata Basarah, MPR saat ini memiliki tugas dan wewenang yang jelas.
"Justru sebaliknya bagaimana memperkukuh lembaga MPR ini sebagai lembaga yang dulu dibentuk oleh para pendiri bangsa," kata Basarah dalam diskusi daring, Rabu (19/1).