Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) enggan memenuhi permintaan jatah lapak dari paguyuban pendorong gerobak pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang terimbas program relokasi.
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, lapak tersedia di sentra baru yaitu Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 hanya dikhususkan bagi para PKL sasaran relokasi.
"Kalau tukang dorong gerobak nggak mungkin lapak, yang kami tempatkan di dua tempat (sentra PKL) ini, ya pedagang yang existing aja," kata Aji ditemui di kantornya, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (31/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk permintaan pemberdayaan dari para pendorong gerobak terdampak kebijakan relokasi, Pemda DIY menyarankan para PKL merekrut mereka sebagai tenaga pembantu.
Menurut Aji, para pendorong yang sebelumnya disewa jasanya oleh para PKL kini di Teras Malioboro bisa dipekerjakan kembali.
"Itu kan selama ini yang mempekerjakan para PKL itu. Oleh karena itu saya berharap kalau para PKL itu sekarang sudah tidak perlu dorong gerobak, tapi kan mungkin masih memerlukan tenaga misalnya pengangkut dagangan dari gudang ke lapak (di sentra)," jelasnya.
"Karena lapak yang sekarang ini tidak seperti di Malioboro, bisa dipergunakan untuk menyimpan barang tapi nggak banyak. Stoknya pasti harus di gudang masing-masing," sambungnya.
Sementara usulan penundaan sampai setelah Lebaran tahun ini, menurut Aji, juga sudah mustahil terealisasi, menyusul segera ditandatanganinya kontrak pemakaian dua Teras Malioboro.
Hari ini, puluhan anggota dari Paguyuban Pendorong Gerobak PKL Malioboro mendatangi Kompleks Kepatihan demi menyuarakan kembali permintaan jatah lapak ke Pemda DIY yang sebelummya disampaikan lewat DPRD DIY. Mereka meminta kesempatan menghadap Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Kuat Suparjono, selaku Ketua Paguyuban Pendorong Gerobak PKL Malioboro mengatakan, dari total 91 anggota ada 53 yang mengusulkan kompensasi berupa jatah lapak di Teras Malioboro.
Jika tak bisa dipenuhi, maka para pendorong gerobak rela diberdayakan di kedua sentra baru itu. Alternatif terakhir kala dua usulan itu tak memungkinkan, yakni meminta agar waktu relokasi diundur pasca lebaran.
"Agar kita berkesempatan mencari pekerjaan yang lain," kata Kuat di depan Kompleks Kepatihan, Senin.
Kuat menerangkan, dengan direlokasinya para PKL Malioboro otomatis para pendorong gerobak kehilangan mata pencahariannya. Mengingat, lapak pedagang di dua sentra baru sifatnya permanen.
Momen lebaran dianggap jadi satu-satunya momentum memanfaatkan peluang meraup pundi-pundi Rupiah secara maksimal tatkala mayoritas PKL biasanya memilih untuk berdagang sepanjang musim liburan.
"Yang jelas kepastian nasib kita, tidak menggantung seperti ini," harapnya.
Divisi Penelitian LBH Yogyakarta Era Harivah yang ikut mendampingi para pendorong gerobak serta PKL yang keberatan terhadap kebijakan relokasi, menambahkan, kedatangan kali ini juga dimaksudkan meminta dokumen perencanaan relokasi ke dua sentra baru.
"Karena dalam dialog beberapa waktu lalu, kami sudah menanyakan di mana dokumen perencanaan itu. Dari Sekda DIY menyampaikan dokumen perencanaan itu ada. Ketika kami tanya kenapa hal itu tidak disampaikan ke publik, alasannya PKL dan pendorong gerobak tidak perlu tahu akan dokumen perencanaan tersebut," ucap Eva.
Proses boyongan PKL Malioboro ke dua sentra baru sendiri dijadwalkan terlaksana pada 1 Februari 2022 besok. Total, ada 1.838 pedagang yang dipindah ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.
(kum/isn)