Pemilihan KPU-Bawaslu: Curi Start Daftar Nama, Rapat Sampai Dini Hari

Komisi II DPR telah menetapkan 7 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pemilihan dilakukan lewat pembahasan tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis dini hari (17/2).

Rapat selesai tengah malam menghasilkan nama-nama yang terpilih yang daftarnya sudah tersebar sehari sebelumnya di kalangan wartawan. Meski sempat dibantah, daftar nama ini juga yang persis sama menjadi Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu terpilih.

Awalnya, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dijadwalkan rampung pada Rabu (16/2) pukul 21.00 WIB. Kemudian, dilanjut dengan rapat pleno pemilihan.

Namun, proses pemilihan tak berjalan sesuai rencana. Saat memasuki petang hari, pimpinan rapat menskors proses seleksi karena ada anggota dewan yang positif Covid-19. Rapat baru dilanjutkan sekitar 19.30 WIB usai seluruh anggota dewan tes antigen.

Proses uji kepatutan dan kelayakan baru selesai sekitar 22.45 WIB. Kemudian, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menskors rapat untuk persiapan rapat internal penentuan mekanisme pemilihan.

"Alhamdulillah, kita sudah selesaikan fit and proper test penyelenggara pemilu, baik calon anggota KPU maupun calon anggota Bawaslu. Tentu rapat kita skors dulu untuk kita persiapan rapat internal," kata Saan.

Saan mengatakan skors hanya dilakukan 15 menit. Setelah itu, pimpinan rapat akan mengumumkan mekanisme yang dipakai untuk memilih anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027.

Meski demikian, proses yang berjalan tak sesuai ucapan Saan. Rapat baru dimulai sekitar pukul 01.15 WIB. Lebih dari 15 menit yang diucapkan Saan. Ternyata, para anggota dewan telah melakukan pemilihan dalam rapat tertutup selama 2,5 jam.

"Kami mohon maaf tadi pada saat mencabut skors, atas persetujuan bapak-ibu, kami minta waktu 15 menit, ternyata menjadi 1,5 jam. Itu menunjukkan bahwa memang tidak mudah mencari yang terbaik," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kala membuka kembali rapat.

Politikus Partai Golkar itu berkata para anggota dewan semula ingin melakukan pemungutan suara untuk memilih anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027. Namun, mereka bersepakat untuk melakukan pemilihan lewat musyawarah.

Doli mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Beberapa di antaranya adalah mengakomodasi kepentingan politik rakyat yang diwakili dan kepentingan partai politik.

Komisi II DPR pun menetapkan 7 orang Komisioner KPU periode 2022-2027, yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Selain itu, 5 orang Komisioner Bawaslu periode 2022-2027 adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Nama-nama tersebut akan ditetapkan lewat Sidang Paripurna DPR. Setelah itu, DPR akan mengirimnya ke Presiden Joko Widodo untuk dilantik.

Nama Terpilih Tersebar Sehari Sebelumnya

Para komisioner KPU dan Bawaslu yang terpilih adalah mereka yang namanya telah tersebar ke publik sebagai komisioner terpilih. Namun, nama-nama itu tersebar saat proses fit and proper test.

Saat diklarifikasi terkait nama-nama yang bocor itu, baik DPR maupun sejumlah nama yang tertera menampik telah ada kesepakatan politik sebelum fit and proper test.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan pesan beredar di WhatsApp soal nama-nama anggota KPU-Bawaslu terpilih adalah hoaks.

"Tidak benar itu. Fit and proper test saja masih berjalan kok, lha gimana caranya ambil keputusan? Hoaks itu," cetus dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (16/2).

Senada, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya masih konsentrasi melaksanakan proses uji tersebut.

"Kami di Komisi II masih konsentrasi melaksanakan fit and proper test," katanya.

Dengan terpilihnya para komisioner sesuai dengan dokumen yang bocor ke publik, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menilai wajar jika publik berasumsi bahwa pemilihan anggota KPU dan Bawaslu di DPR hanya formalitas.

"Nama paket yang beredar itu namanya sudah ada bahkan beredar sebelum fit proper test, sehingga ada anggapan fit proper test kemarin hanya formalitas saja," kata Khoirunnisa saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (17/2).