PKS: JHT Cair Usia 56 Tahun Turunkan Kepuasan Publik ke Jokowi

CNN Indonesia
Senin, 21 Feb 2022 15:19 WIB
Jubir PKS Pipin Sopian mengatakan jika survei Litbang Kompas diambil setelah Permenaker 2/2022 keluar, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi pasti berbeda.
PKS menyebut aturan pencairan dana JHT baru bisa pada usia 56 tahun menurunkan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. (Biro Pers Setpres/Biro Pers)
Jakarta, CNN Indonesia --

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menyatakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkap Pipin saat merespon hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan kepuasan publik kepada Presiden Joko Widodo mencapai 73,9 persen pada Januari 2022 lalu.

Pipin menyebut survei itu diambil sepanjang 17-30 Januari lalu sebelum Permenaker 2/2022 dikeluarkan. Menurutnya, jika survei diambil setelah Permenaker yang menuai kontroversi itu keluar, hasilnya akan berbeda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Faktanya, pekerja menjerit akibat dikeluarkannya Permenaker No. 2 Tahun 2022 yang membatasi waktu pencairan JHT pada usia 56 tahun. Gelombang penolakan Permenaker akan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Jokowi," kata Pipin kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/2).

Pipin menyebut rakyat Indonesia pemaaf meskipun sering dikecewakan oleh pemimpinnya. Saat ini, kata Pipin, rakyat juga masih dikecewakan oleh pemerintah karena minyak goreng langka hingga kartu BPJS Kesehatan jadi syarat membuat SIM, STNK, SKCK hingga jual beli tanah.

"Jika survei ini benar, ini menunjukan meskipun mengecewakan, rakyat Indonesia pemaaf kepada pemimpinnya," ujarnya.

Serupa dengan Pipin, Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan meskipun survei menunjukkan angka cukup tinggi, tetapi ia mengingatkan bahwa perjalanan pemerintahan Jokowi masih panjang.

"Jalan masih panjang dan rakyat meminta Pak Jokowi dan tim tidak bekerja dalam ritme bussines as ussual. Karena hantaman pandemi sangat memberatkan rakyat," kata Mardani.

Survei Litbang Kompas sebelumnya menujukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencapai 73,9 persen pada akhir Januari 2022.

Angka itu meningkat dari survei serupa yang dilakukan pada Oktober 2021, sebesar 66,4 persen. Hasil survei terbaru ini pun menjadi yang tertinggi sejak survei serupa dilakukan pada Januari 2015 atau pada masa awal pemerintahan Jokowi.



Kenaikan persentase kepuasan publik itu mencakup empat bidang yakni, politik dan keamanan, penegakkan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

(cfd/fra)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER