Daftar Daerah PPKM Level 4: Aturan Ketat, Berlaku hingga 28 Februari

Pemerintah mengumumkan 4 daerah berstatus level 4 pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku 22-28 Februari 2022. Empat daerah PPKM level 4 itu berada di Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA mengatakan penetapan daerah PPKM level 4 dilakukan setelah asesmen selama satu pekan terakhir. Asesmen dilakukan dengan merujuk kriteria yang ditetapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Terdapat 4 kota di wilayah Jawa-Bali yang ditetapkan menjadi level 4, yaitu Kota Cirebon, Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kota Madiun," kata Safrizal melalui keterangan tertulis, Selasa (22/2).

Lihat Juga : UPDATE CORONA 21 FEBRUARI Rangkuman Covid: Kasus Melandai hingga Jabar Penyumbang Tertinggi

Safrizal menyampaikan jumlah daerah level 3 naik dari 66 daerah menjadi 99 daerah. Pada saat yang sama, jumlah daerah level 2 turun dari 58 daerah menjadi 25 daerah. Sementara itu, tak ada lagi daerah level 1 pada PPKM pekan ini.

Empat kota level 4 akan menerapkan sejumlah aturan ketat. Misalnya, kegiatan di perkantoran sektor esensial (WFO) hanya boleh dilakukan 25 persen dari kapasitas ruangan.

Kemudian, restoran/rumah makan, kafe, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, dan pusat perbelanjaaan dapat beroperasi hingga pukul 21.00. Jumlah pengunjung dibatasi 50 persen dari kapasitas normal.

Kegiatan konser musik, seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan bisa digelar dengan jumlah pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas normal. Sementara itu, tempat ibadah boleh menggelar ibadah berjemaah maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Skenario Pandemi Berubah Jadi Endemi Covid di RI

Safrizal menyampaikan pemerintah akan meningkatkan upaya tes, telusur, dan perawatan untuk merespons peningkatan kasus Covid-19. Pada saat yang sama, pemerintah juga mengimbau pasien Covid-19 bergejala ringan atau tanpa gejala untuk menjalani isolasi mandiri di rumah atau di tempat isolasi terpusat.

"Mencermati kondisi dewasa ini, pemerintah daerah harus terus melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua dan menggencarkan vaksin booster yang paralel dengan upaya edukasi berkelanjutan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat," ujarnya.