Nelayan Jakarta menatap proyek pembangunan pulau reklamasi. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia --
Meski ada klaim penurunan muka tanah Jakarta tak terkait dengan pulau reklamasi, warga yang tinggal dekat daratan buatan itu risau dengan dampaknya.
Murdan (40) tampak mantap melahap gorengan kala kolong warung kopi berbentuk panggung tempat ia menongkrong di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, terendam banjir rob.
Tak sampai menenggelamkan bangunan memang. Namun, banjir itu hampir merata di sejumlah titik pelabuhan. Saat itu, pekerja yang mengantar wisatawan menyeberang ke Kepulauan Seribu tersebut tengah menanti kapalnya penuh dengan penumpang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukannya tak takut dengan banjir rob. Jika air tak kunjung surut, Murdan harus menunda pelayarannya meskipun penumpang sudah penuh karena berarti air laut masih pasang.
"Per bulan sih tetap ada banjir rob. Cuman rendah tingginya kita tuh sekarang enggak bisa perkirain. Soalnya kalau pas banjir rob, anginnya cukup lumayan, itu cukup tinggi," kata Murdan kepada CNNIndonesia.com, di lokasi, Senin (31/1).
Belum lagi jika memikirkan rumahnya yang sudah dipastikan terendam banjir rob kala air pasang. Biasanya, ketinggian air yang masuk menerobos mencapai 30 sentimeter sampai 40 cm.
Sebagai orang yang tinggal lebih dari 10 tahun di Muara Angke, Murdan mengaku ketakutannya selalu bertambah tiap tahun. Dia memperhatikan air laut yang menyapu pesisir semakin tinggi.
Untuk itu, ia dan warga pesisir terus menimbun daratan agar tak lebih rendah dari air laut yang masuk. Meski demikian, air laut tetap lolos ke kediamannya.
Murdan menduga itu disebabkan sejumlah faktor. Pertama, muka tanah pesisir yang semakin turun karena bebannya terus ditambah setiap tahun.
Kedua, dia menduga peristiwa itu tak lepas dari efek keberadaan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta."Pesisir kan bekas lautan, ditimbun, jadi tahun demi tahun mereka ada penyusutan. Untuk berapa sentimeter [penyusutannya] kami kurang tahu," imbuh Murdan.
Sedikitnya ada dua pulau reklamasi yang berhadap-hadapan dengan Muara Angke, yaitu Pulau F, yang belum jelas kemajuan pembangunannya, dan Pulau G, yang sudah direstui Pemprov DKI hingga dinamai Pantai Bersama. Semenjak reklamasi itu, Murdan merasa air laut yang masuk ke darat lebih tinggi.
"Kan Pulau F dekat. Cuman kalau Pulau G penimbunan aja. Pulau F berapa puluh persen udah rapih," katanya.
"Kan beberapa tahun ini kan untuk pesisir banyak yang sejenis Pulau G udah banyak yang diuruk, direklamasi, makin turun," imbuhnya.
Pulau F dan G adalah bagian dari 17 pulau baru yang direncanakan oleh Gubernur Fauzi Bowo lewat Pergub No. 121 Tahun 2012. Rangkaian pulau reklamasi itu dinamai huruf abjad dari A sampai Q.
Hal itu juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto.
Pada 2016 pula, Presiden Joko Widodo mengintegrasikan perencanaan reklamasi 17 Pulau dengan megaproyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (NCICD). Hal itu merupakan salah satu upaya untuk mengatasi banjir rob dengan membuat tanggul raksasa.Pembuatan pulau-pulau baru itu melewati jalan yang berliku. KLHK sempat menyegel Pulau C, D, dan G selama 120 hari pada Mei 2016. Namun, Pemprov DKI kembali menerbitkan izin lingkungan satu tahun setelahnya, April 2017.
Usai Gubernur DKI dijabat Anies Baswedan, Pemprov DKI mencabut kembali izin lingkungan 13 pulau itu, yakni pulau A, B, E, I, J, K, M, O, P, Q, H, F, M, pada 2018.
Di 2021, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Anies memperpanjang izin reklamasi pantai Jakarta Pulau G. Sebab, izin reklamasi tersebut sudah diatur secara detail dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2012. Reklamasi itu pun berlanjut.
Namun, apakah benar frekuensi dan ketinggian banjir rob itu terkait dengan reklamasi?
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi atau Bagus mengatakan penurunan muka tanah di pulau reklamasi dan daratan Jakarta dipicu oleh hal yang berbeda.
"Reklamasi akan mengalami penurunan tanah akibat abrasi dan lain-lain," ucapnya, "Kalau di dataran Jakarta akibat eksploitasi air dan beban dari bangunan."
Anies Baswedan sempat menyebut keputusan penghentian reklamasi merupakan pilihan yang tepat karena laju penurunan permukaan tanah pulau reklamasi jauh lebih cepat dari pulau alami.
"Jika di Jakarta Utara [penurunannya] sekitar puluhan milimeter per tahun, di pulau artifisial berlangsung lebih dari 80 milimeter per tahun," kata dia, dalam diskusi 'Jakarta Tenggelam' yang digelar Ikatan Alumni ITB secara virtual, Selasa (10/8/2021).
"Pulau-pulau buatan sering kali merupakan jenis tanah yang paling cepat susut karena pasir dan tanahnya mengendap dan menjadi padat seiring waktu," demikian dikutip dari laman resmi Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA).Senada, Dhritiraj Sengupta, ilmuwan penginderaan jauh dari East China Normal University, mengatakan pulau-pulau reklamasi di Jakarta memiliki laju penurunan tanah lebih besar ketimbang daratan.
"Satelit dan sensor berbasis darat mencatat sebagian Jakarta Utara mengalami penurunan puluhan milimeter per tahun. Di pulau-pulau buatan baru, angka itu melonjak hingga 80 milimeter per tahun," lanjutnya.
Pernyataan itu juga menyebut masalah banjir di Jakarta dipicu oleh sejumlah faktor. Pertama, DKI dilalui beberapa sungai yang meluap selama musim hujan. Kedua, kenaikan permukaan laut rata-rata 3,3 milimeter per tahun, di tengah hujan deras semakin intens dan atmosfer yang memanas.
"Menurut beberapa perkiraan, sebanyak 40 persen kota sekarang berada di bawah permukaan laut," sebut pernyataan itu.Ketiga, pemompaan air tanah secara luas yang menyebabkan tanah tenggelam atau susut, dengan kecepatan tinggi.
Terlepas ketiadaan kaitan langsung reklamasi dan penurunan muka tanah dataran Jakarta itu, Walhi menilai pulau-pulau reklamasi yang rencananya diintegrasikan dengan tanggul Jakarta bisa mempercepat bencana ekologis.
Misalnya, kerusakan wilayah tangkap dan budidaya perikanan, hingga membatasi akses nelayan terhadap ruang laut.
Infografis fakta banjir rob yang bakal landa ujung utara jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)
"Ini sudah terbukti oleh keberadaan pulau reklamasi yang sudah existing," kata Bagus.
Kuasa hukum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dari LBH Jakarta M. Isnur, dalam sidang gugatan reklamasi Pulau G, menambahkan pembangunan pulau buatan itu juga memicu pendangkalan di sekitar muara sungai, Itu dinilai membuat kapal nelayan sulit bergerak.
"Itu sangat merusak lingkungan. Sekarang, nelayan kalau mau melaut harus mengitari proyek tersebut," kata Isnur usai sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur," Kamis (5/11/2015).
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan proyek tanggul Jakarta itu akan terus dijalankan. Namun, pihaknya tidak bisa memastikan apakah akan tetap diintegrasikan dengan pulau reklamasi atau tidak.
"Kalau Pemprov saat ini belom [berencana menggabungkan tanggul dengan pulau reklamasi], tapi di kementerian sudah ada program, itu yang akan kita evaluasi," kata Dudi kepada CNNIndonesia.com.
Dudi menyebut rencana integrasi tersebut baru akan diputuskan setelah pihaknya melakukan evaluasi pada 2030.
Jakarta, CNN Indonesia --
Meski ada klaim penurunan muka tanah Jakarta tak terkait dengan pulau reklamasi, warga yang tinggal dekat daratan buatan itu risau dengan dampaknya.
Murdan (40) tampak mantap melahap gorengan kala kolong warung kopi berbentuk panggung tempat ia menongkrong di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, terendam banjir rob.
Tak sampai menenggelamkan bangunan memang. Namun, banjir itu hampir merata di sejumlah titik pelabuhan. Saat itu, pekerja yang mengantar wisatawan menyeberang ke Kepulauan Seribu tersebut tengah menanti kapalnya penuh dengan penumpang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukannya tak takut dengan banjir rob. Jika air tak kunjung surut, Murdan harus menunda pelayarannya meskipun penumpang sudah penuh karena berarti air laut masih pasang.
"Per bulan sih tetap ada banjir rob. Cuman rendah tingginya kita tuh sekarang enggak bisa perkirain. Soalnya kalau pas banjir rob, anginnya cukup lumayan, itu cukup tinggi," kata Murdan kepada CNNIndonesia.com, di lokasi, Senin (31/1).
Belum lagi jika memikirkan rumahnya yang sudah dipastikan terendam banjir rob kala air pasang. Biasanya, ketinggian air yang masuk menerobos mencapai 30 sentimeter sampai 40 cm.
Sebagai orang yang tinggal lebih dari 10 tahun di Muara Angke, Murdan mengaku ketakutannya selalu bertambah tiap tahun. Dia memperhatikan air laut yang menyapu pesisir semakin tinggi.
Untuk itu, ia dan warga pesisir terus menimbun daratan agar tak lebih rendah dari air laut yang masuk. Meski demikian, air laut tetap lolos ke kediamannya.
Murdan menduga itu disebabkan sejumlah faktor. Pertama, muka tanah pesisir yang semakin turun karena bebannya terus ditambah setiap tahun.
Kedua, dia menduga peristiwa itu tak lepas dari efek keberadaan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta."Pesisir kan bekas lautan, ditimbun, jadi tahun demi tahun mereka ada penyusutan. Untuk berapa sentimeter [penyusutannya] kami kurang tahu," imbuh Murdan.
Sedikitnya ada dua pulau reklamasi yang berhadap-hadapan dengan Muara Angke, yaitu Pulau F, yang belum jelas kemajuan pembangunannya, dan Pulau G, yang sudah direstui Pemprov DKI hingga dinamai Pantai Bersama. Semenjak reklamasi itu, Murdan merasa air laut yang masuk ke darat lebih tinggi.
"Kan Pulau F dekat. Cuman kalau Pulau G penimbunan aja. Pulau F berapa puluh persen udah rapih," katanya.
"Kan beberapa tahun ini kan untuk pesisir banyak yang sejenis Pulau G udah banyak yang diuruk, direklamasi, makin turun," imbuhnya.
Pulau F dan G adalah bagian dari 17 pulau baru yang direncanakan oleh Gubernur Fauzi Bowo lewat Pergub No. 121 Tahun 2012. Rangkaian pulau reklamasi itu dinamai huruf abjad dari A sampai Q.
Hal itu juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto.
Pada 2016 pula, Presiden Joko Widodo mengintegrasikan perencanaan reklamasi 17 Pulau dengan megaproyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (NCICD). Hal itu merupakan salah satu upaya untuk mengatasi banjir rob dengan membuat tanggul raksasa.Pembuatan pulau-pulau baru itu melewati jalan yang berliku. KLHK sempat menyegel Pulau C, D, dan G selama 120 hari pada Mei 2016. Namun, Pemprov DKI kembali menerbitkan izin lingkungan satu tahun setelahnya, April 2017.
Usai Gubernur DKI dijabat Anies Baswedan, Pemprov DKI mencabut kembali izin lingkungan 13 pulau itu, yakni pulau A, B, E, I, J, K, M, O, P, Q, H, F, M, pada 2018.
Di 2021, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Anies memperpanjang izin reklamasi pantai Jakarta Pulau G. Sebab, izin reklamasi tersebut sudah diatur secara detail dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2012. Reklamasi itu pun berlanjut.
Namun, apakah benar frekuensi dan ketinggian banjir rob itu terkait dengan reklamasi?
Pulau Reklamasi Lebih Cepat Alami Penurunan Muka Tanah
Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut laju penurunan tanah pulau reklamasi lebih cepat ketimbang daratan Jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi atau Bagus mengatakan penurunan muka tanah di pulau reklamasi dan daratan Jakarta dipicu oleh hal yang berbeda.
"Reklamasi akan mengalami penurunan tanah akibat abrasi dan lain-lain," ucapnya, "Kalau di dataran Jakarta akibat eksploitasi air dan beban dari bangunan."
Anies Baswedan sempat menyebut keputusan penghentian reklamasi merupakan pilihan yang tepat karena laju penurunan permukaan tanah pulau reklamasi jauh lebih cepat dari pulau alami.
"Jika di Jakarta Utara [penurunannya] sekitar puluhan milimeter per tahun, di pulau artifisial berlangsung lebih dari 80 milimeter per tahun," kata dia, dalam diskusi 'Jakarta Tenggelam' yang digelar Ikatan Alumni ITB secara virtual, Selasa (10/8/2021).
"Pulau-pulau buatan sering kali merupakan jenis tanah yang paling cepat susut karena pasir dan tanahnya mengendap dan menjadi padat seiring waktu," demikian dikutip dari laman resmi Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA).Senada, Dhritiraj Sengupta, ilmuwan penginderaan jauh dari East China Normal University, mengatakan pulau-pulau reklamasi di Jakarta memiliki laju penurunan tanah lebih besar ketimbang daratan.
"Satelit dan sensor berbasis darat mencatat sebagian Jakarta Utara mengalami penurunan puluhan milimeter per tahun. Di pulau-pulau buatan baru, angka itu melonjak hingga 80 milimeter per tahun," lanjutnya.
Pernyataan itu juga menyebut masalah banjir di Jakarta dipicu oleh sejumlah faktor. Pertama, DKI dilalui beberapa sungai yang meluap selama musim hujan. Kedua, kenaikan permukaan laut rata-rata 3,3 milimeter per tahun, di tengah hujan deras semakin intens dan atmosfer yang memanas.
"Menurut beberapa perkiraan, sebanyak 40 persen kota sekarang berada di bawah permukaan laut," sebut pernyataan itu.Ketiga, pemompaan air tanah secara luas yang menyebabkan tanah tenggelam atau susut, dengan kecepatan tinggi.
Terlepas ketiadaan kaitan langsung reklamasi dan penurunan muka tanah dataran Jakarta itu, Walhi menilai pulau-pulau reklamasi yang rencananya diintegrasikan dengan tanggul Jakarta bisa mempercepat bencana ekologis.
Misalnya, kerusakan wilayah tangkap dan budidaya perikanan, hingga membatasi akses nelayan terhadap ruang laut.
Infografis fakta banjir rob yang bakal landa ujung utara jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)
"Ini sudah terbukti oleh keberadaan pulau reklamasi yang sudah existing," kata Bagus.
Kuasa hukum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dari LBH Jakarta M. Isnur, dalam sidang gugatan reklamasi Pulau G, menambahkan pembangunan pulau buatan itu juga memicu pendangkalan di sekitar muara sungai, Itu dinilai membuat kapal nelayan sulit bergerak.
"Itu sangat merusak lingkungan. Sekarang, nelayan kalau mau melaut harus mengitari proyek tersebut," kata Isnur usai sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur," Kamis (5/11/2015).
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan proyek tanggul Jakarta itu akan terus dijalankan. Namun, pihaknya tidak bisa memastikan apakah akan tetap diintegrasikan dengan pulau reklamasi atau tidak.
"Kalau Pemprov saat ini belom [berencana menggabungkan tanggul dengan pulau reklamasi], tapi di kementerian sudah ada program, itu yang akan kita evaluasi," kata Dudi kepada CNNIndonesia.com.
Dudi menyebut rencana integrasi tersebut baru akan diputuskan setelah pihaknya melakukan evaluasi pada 2030.
Infografis fakta banjir rob yang bakal landa ujung utara jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)
