Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar proses pembangunan infrastruktur dan perizinan usaha harus mempertimbangkan berbagai potensi risiko bencana. Dia tidak ingin proyek pembangunan justru malah menimbulkan bencana.
"Perizinan-perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur harus mengurangi risiko bencana, bukan menambah risiko bencana," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2022, Rabu (23/2).
Lihat Juga : |
Jokowi mengkritik bahwa banyak pihak lupa untuk memperhatikan risiko bencana ketika membangun. Karenanya, Ia meminta BNPB untuk aktif mengajak aparat pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tanggung bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengarusutamaan kebijakan tangguh bencana harus terus diutamakan," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada BNPB untuk lebih berorientasi pada pencegahan bencana. Ia menyebut beberapa jenis bencana dapat dicegah dan dikurangi dampaknya seperti banjir dan tanah longsor.
Ia meminta kepadaBNPB dan Pemda bisa menggalakkan penanaman vegetasi di daerah rawan longsor dan banjir. Semisal di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi hingga NTB perlu digalakkan penanaman vegetasi untuk mencegah bencana longsor dan banjir.
"Agar penanaman vetiver lebih digalakkan. Pelestarian lingkungan, bendungan pendalaman sungai dan saluran air dan lainnya. Ini harus dilakukan secara sinergis antara BNPB dengan kementerian lembaga terkait termasuk Pemda dan masyarakat," pinta dia.
(rzr/bmw)