Demokrat Tolak Keras Usul Cak Imin Tunda Pemilu-Pilpres 2024

Partai Demokrat menentang usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai Cak Imin tak selaiknya mendahulukan ekonomi di atas demokrasi. Terlebih, jadwal pemilu sudah ditentukan setiap lima tahun di UUD 1945.

"Argumen yang dibangun pun dipaksakan dan mengada-ada. Menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off, ini berbahaya, ciri watak otoritarianisme," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/2).

Kamhar menyebut usulan Muhaimin atau Cak Imin agar pemilu ditunda hingga dua tahun ibarat lagu bernada sumbang. Usul penundaan pemilu juga bisa menjerumuskan Presiden Jokowi untuk melanggar konstitusi.

Terlebih, katanya, Jokowi di berbagai kesempatan telah menegaskan tak ingin memperpanjang masa jabatannya karena telah diatur secara tegas di konstitusi yakni maksimal dua periode masa jabatan lima tahun.

Usulan Cak Imin juga mencurigakan. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir Litbang Kompas merilis hasil survei kepuasan publik kepada Jokowi yang meningkat tajam. Mencapai 73,9 persen atau tertinggi sepanjang pemerintahannya.

"Pernyataan Muhaimin Iskandar di waktu yang bersamaan membuat publik beralasan menduga hasil survei ini menjadi justifikasi untuk melayani kepentingan agenda perpanjangan masa jabatan presiden," kata Kamhar.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, saat ini pemulihan ekonomi masih berjalan akibat pandemi Covid-19. Apabila Pemilu dan Pilpres digelar pada 14 Februari 2024, dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi.

"Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).