LP3ES Soal Tunda Pemilu karena Perang Rusia: Jaka Sembung Naik Ojek

Direktur Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto mengkritik pihak yang menjadikan perang antara Rusia dan Ukraina sebagai alasan untuk menunda Pemilu 2024 mendatang. Wijayanto menilai konflik kedua negara itu tak memiliki hubungan sama sekali dengan proses pemilu di Indonesia.

"Lalu [alasan] perang Rusia dan Ukraina. Nah ini enggak nyambung ya kan. Jaka sembung naik ojek. Enggak nyambung jek," kata Wijayanto dalam sebuah webinar yang digelar LP3ES secara virtual, Selasa (1/3).

Lihat Juga : Cak Imin soal Tunda Pemilu 2024: Saya Hanya Usul, Penentu di Presiden

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut perkembangan terakhir situasi global seperti konflik antara Rusia dengan Ukraina menjadi alasannya mendukung penundaan Pemilu 2024.

Wijayanto juga mengkritik para pihak yang menjadikan situasi pandemi dan krisis ekonomi untuk menunda pemilu. Ia pun menyinggung WHO yang sempat mengatakan ada peluang pandemi virus corona (Covid-19) berubah menjadi endemi.

"Wabahnya sudah tertangani dengan baik. Ada vaksinasi segala macam. Saya kebetulan penyintas omicron, dan alhamdulillah sudah negatif. Dan gejalanya enggak separah delta. Kok kemudian pandemi jadi alasan?" ujarnya.

Lihat Juga : Pakar: Parpol yang Tak Siap Ikut Pemilu 2024 Lebih Baik Mundur Saja

Wijayanto menyatakan krisis ekonomi tak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemilu. Justru sebaliknya, ia menganggap krisis ekonomi bisa menjadi momentum untuk pergantian kepemimpinan untuk membawa arah lebih baik.

"Pemilu itu kan salah satu mekanisme untuk memberikan hukuman kepada mereka yang dipilih bagi prestasi baik. Kalau gak bagus yaudah jangan dipilih lagi," katanya.

Lebih lanjut, Wijayanto menyebut penundaan pemilu pada hakikatnya upaya memperpanjang kekuasaan secara tak konstitusional. Menurutnya, bila terjadi amendemen UUD 1945 untuk menunda pemilu, langkah tersebut tak demokratis.

"Kalau Indonesia ingin menambah periode masa jabatan presiden atau memperpanjang kekuasaan menunda pemilu, saya katakan bahwa Indonesia enggak bisa disebut lagi sebagai negara demokratis," ujarnya.

Lihat Juga : UPDATE CORONA 1 MARET Positif Covid Bertambah 24.728 Kasus, Meninggal Dunia 325 Orang

Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali berembus setelah disuarakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19. Ia bahkan akan membawa usul itu ke Presiden Joko Widodo.

Usulan serupa pernah diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atas nama pemulihan pascapandemi.

Namun, wacana ini mendapat penolakan sejumlah pihak. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyatakan tak ada kedaruratan nasional yang mengharuskan negara menunda Pemilu 2024 mendatang. Kholid meyakini bahwa pemerintah mampu menyelenggarakan pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ada tahun 2024 nanti.

"Tidak ada kedaruratan nasional yang memaksa bangsa ini harus mengubah konstitusi atau upaya-upaya di luar konsensus tersebut sehingga pemilu harus ditunda," ujar Kholid kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/3).