Pakar soal Pemilu 2024 Mundur: Menteri Happy Tapi Rakyat Marah

Pakar politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengatakan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 hanya membuat jajaran elite politik yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif senang. Namun, menurutnya, usulan tersebut membuat rakyat gusar dan marah.

"Mereka senang, anggota DPR, Menteri happy dong kalau misalnya pemilu ditunda, masa jabatan mereka diperpanjang," kata Hasan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/3).

Dia mengingatkan, kehidupan di Indonesia diisi oleh berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari petani, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, LSM, buruh hingga pekerja media.

Menurut dia, mereka pihak di luar elite politik tentu saja tidak setuju apabila pesta rakyat lima tahunan justru ditunda. Belum lagi ada Rp85 triliun uang yang dibelanjakan dalam proses Pemilu serentak 2024.

Dalam proses pemilu, ada kampanye yang melibatkan banyak orang dan menghabiskan biaya cukup besar. Sehingga hal ini memicu pertumbuhan ekonomi.

"Itu semua membuat ekonomi kita terangkat semua, buat masyarakat bahagia, ini pestanya mereka. Sehingga kalau ditunda, masyarakat tentu akan gusar, protes, bisa jadi akan marah," terang Hasan.

Lihat Juga : PKB di Pusaran Ide Tunda Pemilu: Memulai Wacana, Minta Jokowi Bersikap

Lebih lanjut, Hasan mengakui penundaan pemilu bukan barang baru di Indonesia. Bahkan, dia berkata, Indonesia juga pernah mempercepat penyelenggaraan pemilu yang seharusnya setiap lima tahun.

Dia bercerita, Indonesia berdiri tahun 1945, namun baru menggelar Pemilu pada tahun 1955. Hal itu terjadi karena saat itu kondisi Indonesia belum stabil baik secara politik maupun keamanan negara.

Dia melanjutkan, Pemilu 1955 berhasil dilaksanakan, namun pada tahun 1959 kemudian Pemilu dibubarkan oleh presiden. Hingga tahun 1970, Indonesia tidak lagi menggelar pemilu karena pada saat itu ada pemberontakan dimana-mana, laskar partai bentrok, sehingga tak mungkin menggelar pemilu.

Hasan kembali bercerita, pada tahun 1971 Indonesia baru kembali menggelar pemilu.Selanjutnya, siklus pemilu kembali tertunda. Harusnya 1976, namun baru bisa digelar tahun 1977. Karena fusi partai belum beres, maka pemilu ditunda tahun 1977.

Hasan menambahkan, selain menunda pemilu, Indonesia juga pernah mempercepat pemilu. Tepatnya pada tahun 1999.

Hasan menceritakan, pemilu harusnya digelar tahun 2002 tapi dipercepat tahun 1999. Karena ada komitmen politik bersama antara Presiden BJ Habibie dengan para kekuatan politik saat itu.

"Jadi sebenarnya bukan hal baru penundaan pemilu, percepatan pemilu, bukan hal baru. Sudah pernah kejadian berkali-kali. Tapi semua itu selalu ada alasannya yakni melihat stabilitas politik dan keamanan Indonesia saat itu." kata Hasan.

"Sekarang pertanyaannya apakah siklus 5 tahunan sedang ada kendala? Tidak ada alasan menunda pemilu," tegas dia.

Atas dasar itu, dia menerangkan, kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sudah berjalan di jalur yang tepat.

Dia berkata, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandem Covid-19 merupakan menunjukkan bahwa penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak memiliki alasan.

Lebih jauh, Hasan melihat wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan elite politik merupakan hal yang wajar. Pasalnya, menurutnya elite politik tengah menikmati jabatan dan kekuasaan saat ini.

Akan tetapi, ia mengingatkan, penundaan pemilu berpotensi memberikan buruk bagi citra Jokowi karena akan dituding sebagai orang yang haus kekuasaan.

"Pak Jokowi ingin meninggalkan legacy yang baik dan manis di catatan republik ini sebagai presiden. Meninggalkan begitu banyak warisan secara fisik, tapi juga meninggalkan demokrasi, siklus kepemimpinan yang baik. Hari ini saya melihatnya seperti itu," tekan Hasan.

Lihat Juga : BEM UI: Jokowi Membangkang Konstitusi Jika Ngotot Jabat Lebih 10 Tahun

"Baru wacana saja sudah ada tuduhan miring kepada presiden, apalagi sudah tahap pembahasan secara politik," katanya.

Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul baru-baru ini tidak lama setelah pengumuman jadwal Pemilu 2024 oleh KPU RI. Usulan menunda pemilu awalnya muncul dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Namun, PKB terlihat berbalik arah saat ini. Wasekjen PKB, Luqman Hakim, berharap para pemimpin bangsa segera menggelar forum satu meja untuk mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap diselenggarakan pada 14 Februari.

Menurutnya, pemimpin bangsa atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam forum satu meja itu antara lain Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, pemimpin lembaga tinggi negara, pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas), perwakilan akademisi, parpol koalisi pendukung pemerintah, hingga pihak berkompeten lain.

Lihat Juga : PDIP Tolak Tunda Pemilu: Senapas dengan Sikap Presiden Jokowi