NasDem ke PKB: Jangan Seret Jokowi dalam Wacana Tunda Pemilu 2024
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak menyeret Presiden Joko Widodo ke dalam usulan penundaan Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Ali merespons pernyataan Wasekjen PKB, Luqman Hakim, yang berharap pemerintah segera menggelar forum satu meja untuk mengumumkan Pemilu 2024 tetap diselenggarakan 14 Februari.
"Jangan pernah seret jokowi untuk terlibat dalam urusan itu [penundaan Pemilu 2024]," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/3).
Ia menyatakan, Jokowi tidak pernah memiliki keinginan untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut Ali, harapan PKB agar Jokowi-elite politik koalisi pemerintah menggelar forum satu meja juga berbahaya karena bisa membuat publik beranggapan bahwa ide penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 didesain oleh pemerintah.
"Ini berbahaya buat presiden kalau dianggap itu nanti ini desain pemerintah," ucap Ali.
Ia melanjutkan, harapan PKB agar Jokowi-elite politik koalisi pemerintah menggelar forum satu meja tidak memiliki urgensi.
Pasalnya, menurutnya, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR sudah sepakat Pemilu 2024 digelar 14 Februari beberapa waktu lalu.
"Lah apa urgensinya? NasDem, Gerindra, PPP, PDIP tidak pernah punya keinginan itu, terus kenapa ajak kita umumkan itu? Satu-satunya konsensus yang kita pegang hari ini ya kesepakatan pemerintah [dan] DPR untuk selenggarakan pemilu berdasarkan konstitusi, yaitu 14 februari 2024," tuturnya.
Sebelumnya, Luqman berharap para pemimpin bangsa segera menggelar forum satu meja untuk mengumumkan bahwaPemilu 2024 tetap diselenggarakan pada 14 Februari.
Menurutnya, pemimpin bangsa atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam forum satu meja itu antara lain Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, pemimpin lembaga tinggi negara, pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas), perwakilan akademisi, parpol koalisi pendukung pemerintah, hingga pihak berkompeten lain.
Ia berkata, kepastian waktu penyelenggaraan pemilu sangat penting bagi masyarakat, partai politik, dan pemerintah, mengingat wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah menjadi perbincangan dan permasalahan nasional.
"Di dalam forum satu meja itulah diumumkan dua hal penting secara resmi, yakni pertama bahwa Pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan pada Rabu Tanggal 14 Februari 2024," kata Luqman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/3).
Luqman menerangkan, forum satu meja antara para pemimpin bangsa tersebut perlu digelar karena melihat mayoritas rakyat menolak penyelenggaraan Pemilu 2024 ditunda
Menurutnya, hal itu setidaknya tercermin dari temuan beberapa lembaga survei yang telah diumumkan dalam beberapa hari terakhir ini.
Selain itu, dia berkata, jumlah parpol di koalisi pendukung pemerintah yang menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 juga lebih banyak dibandingkan yang mendukung.
(mts/rds)