Pedagang Pasar Tolak Mentah-mentah Wacana Pemilu 2024 Ditunda

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak mentah-mentah wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) pada 2024 mendatang. Alasannya, pedagang kecil tidak puas dengan kinerja jajaran menteri perekonomian Pemerintahan Presiden Jokowi yang saat ini menjabat.

Wakil Ketua Umum APPSI Ngadiran menyatakan pihaknya bakal turun ke jalan melakukan demo massal jika wacana tersebut benar dijalankan.

"Kami menolak keras, itu sama saja mau menghancurkan ekonomi rakyat kecil kalau sampai ditunda dan itu akan terjadi chaos (rusuh) nanti kalau orang kecil demo. Kalau pedagang, petani, nelayan, buruh, sudah turun mau ngapain dia? Siapa mau bertanggung jawab?" katanya, kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/3).

Ngadiran menuturkan alasan yang dilontarkan politikus dan oknum pemerintah bahwa penundaan pemilu guna menjaga stabilitas ekonomi adalah kebohongan. Toh, sekarang saja ekonomi rakyat kecil sudah karut-marut karena ketidakmampuan pemerintah menjaga stabilitas harga, termasuk pasokan berbagai komoditas.

Ambil contoh, komoditas minyak goreng yang sudah menjadi polemik sejak akhir tahun lalu dan disebut bakal diselesaikan pada Januari atau Februari 2022, tetapi masuk Maret polemik minyak goreng belum juga terselesaikan.

Belum lagi masalah daging, kedelai yang merembet ke tahu dan tempe, gula putih yang mulai dibatasi, cabai serta bawang yang naik harga, dan banyak lainnya.

"Pemilu ditunda mau buat stabilitas ekonomi itu bohong, siapa yang berani jamin? Saya tidak akan toleransi, kalau harus turun (demo) kami akan turunkan massa," imbuhnya.

Kendati mengaku tak terlalu paham soal politik, namun Ngadiran khawatir bakal terjadi kerawanan ekonomi, politik, sosial, dan budaya (ekopoleksosbud) jika pemerintah yang menjabat ngotot menunda pemilu dua tahun lagi.

Ia menyebut saat ini saja sebetulnya sudah banyak kalangan pedagang kecil yang ingin turun ke jalan melampiaskan ketidakpuasan mereka dengan kinerja pemerintah. Tetapi, rencana tersebut ditunda karena ia ingin aksi demo menjadi upaya terakhir.

"Saya sudah beberapa kali diminta melakukan atau mempersiapkan (demo) tapi kami bilang yang baik-baik saja dulu, belum harus melakukan," katanya.

Dia menambahkan bahwa penundaan Pilkada dari semula 2022 menjadi serentak pada 2024 saja sebetulnya sudah menciptakan ketidakpastian untuk pedagang karena terjadi kekosongan jabatan dan pelaksana tugas (Plt) tak boleh mengambil keputusan strategis selama menjabat.

Ia menilai kekosongan jabatan selama 6 bulan saja sudah bisa menciptakan kerawanan dan ketidakpastian, apalagi selama 2 tahun.

Jika terjadi kekosongan di level pemda dan pemerintah pusat menjabat pun tak mampu menstabilkan harga komoditas rakyat, ia khawatir rakyat kecil lagi yang akan menjadi korban.

"Mengatur kedelai juga kacau balau, daging sudah makin tidak jelas, gula putih semakin dikeluhkan oleh masyarakat, belum ayam, belum komoditas lain yang bebannya semua ke rakyat kecil," pungkasnya.

Seperti diketahui, bergulir wacana Pemilu 2024 bakal ditunda yang sekaligus memperpanjang kursi kepemimpinan Presiden Jokowi. Wacana tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Dalihnya, supaya stabilitas ekonomi dan momentum pemulihan ekonomi bisa terjaga usai diguncang pandemi covid-19.

Selain Bahlil, beberapa partai politik (parpol) juga menyatakan setuju menunda pemilu, misalnya PKB, PAN, hingga Golkar, partai yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Jokowi sendiri awalnya menolak keras wacana menjabat selama 3 periode, namun ia belum bersuara terkait isu penundaan pemilu.

[Gambas:Video CNN]