Mahfud Hingga Jokowi, Tiada yang Tegas Tolak Pemilu Ditunda

Isu penundaan Pemilu 2024 mencuat dalam beberapa hari terakhir hingga membuat sejumlah pejabat tinggi negara di Kabinet Indonesia Maju angkat suara. Tujuannya untuk meluruskan informasi beredar ihwal keterlibatan pemerintah dalam desain penundaan Pemilu 2024.

Mulanya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bicara tentang penundaan pemilu 2024 di hadapan publik. Mereka mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun karena saat ini pemulihan ekonomi pascapandemi masih berjalan.

Mereka menganggap pemulihan ekonomi akan terganggu jika pemilu digelar pada 2024. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto kemudian juga bicara mengenai penundaan pemilu.

CNNIndonesia.com mendapat informasi dari seorang sumber di kalangan partai politik. Sumber itu menjelaskan bahwa para ketua umum mengusulkan penundaan pemilu 2024 atas arahan dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Meski bantahan sudah disampaikan dari pihak-pihak terkait, namun isu terus bergulir hingga membuat pemerintah jadi bulan-bulanan masyarakat terutama di media sosial. Pasalnya, penundaan pemilu sama saja melanggar konstitusi UUD 1945.

Sejauh ini, Presiden Joko Widodo sudah angkat suara. Namun dia tidak menolak usulan penundaan pemilu 2024. Menurutnya, usul itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," sambungnya.

Pernyataan Jokowi yang tidak tegas menolak penundaan Pemilu 2024 itu lantas dikritik sejumlah partai politik. Partai Demokrat salah satunya. Jika Jokowi akan selalu mematuhi konstitusi, maka akan menerima perpanjangan masa jabatan apabila konstitusi diubah oleh elite politik di MPR.

"Satu kalimat saja dari saya: kurang tegas pernyataan Presiden menolak perpanjangan atau penundaan pemilu ini. Beda dengan tiga periode kemarin yang sampai bawa-bawa 'menampar muka saya ini' dan lain-lain," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Beberapa hari kemudian, Menko Polhukam Mahfud MD yang memberi penjelasan soal sikap pemerintah terkait isu penundaan pemilu 2024. Namun, Mahfud pun tidak memberikan pernyataan tegas bahwa pemerintah menolak usulan tersebut.

Dia hanya menjelaskan bahwa selama ini pemerintah tidak pernah membahas penundaan Pemilu 2024. Mahfud juga mengatakan Presiden Jokowi telah setuju pemungutan suara digelar 14 Februari 2024 seperti yang telah disetujui oleh DPR serta KPU.

"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut," kata Mahfud lewat siaran pers, Senin (7/3).

Pernyataan Mahfud itu tidak mengandung penolakan terhadap usulan penundaan Pemilu 2024. Pula, tidak membantah keterlibatan pemerintah dalam desain penundaan Pemilu 2024 bersama ketua umum partai politik.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menegaskan bahwa mengubah jadwal pemilu dalam UUD 1945, menurutnya, bukan perkara sulit. Hanya tinggal kesepakatan partai politik untuk menggelar Sidang Istimewa MPR, lalu mengamendemen pasal dalam UUD 1945.

Akan tetapi, pemilu dijadwalkan setiap lima tahun seperti diatur UUD 1945 bertujuan untuk membatasi kekuasaan. Itu landasan moral yang seharusnya telah dipahami oleh elite politik, sehingga tidak dengan mudah mengubah-ubah UUD 1945.

"Konstitusi adalah gagasan tentang pembatasan kekuasaan. Sekali itu dilanggar, maka akan runtuh bangunan demokrasi kita," imbuhnya.

"Ini adalah pengkhianatan konstitusi, pembangkangan konstitusi. Saya kira saya pake kata yang lebih keras, pengkhianatan sebenarnya," kata Bivitri.