Bawaslu: Isu Penundaan Pemilu Bukan Berasal dari Penyelenggara

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan isu penundaan pemilu 2024 tak pernah dibicarakan di antara penyelenggara. Penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan selama ini pihak penyelenggara fokus mempersiapkan tahapan Pemilu 2024.

"Sampai saat ini tidak ada isu penundaan [pemilu] di penyelenggara, bagi kami itu mungkin perdebatan di tingkat wacana politik. Kami fokus pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024," ujar Bagja dalam webinar yang diadakan oleh Fakultas Hukum UI, Rabu (9/3).

Bagja menegaskan bahwa Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu sudah sepakat bahwa pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak.

Meski ada isu penundaan pemilu yang digulirkan partai politik, Bawaslu dan KPU tetap mempersiapkan tahapan semaksimal mungkin 20 bulan sebelum pemungutan suara. Jika nanti pemilu benar-benar ditunda, maka akan jadi urusan nanti.

Bawaslu pun tidak bisa berbuat apa-apa apabila elite politik di MPR menggelar sidang istimewa untuk mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.

"Sebagai penyelenggara kita mengamati dan memahami. Akan tetapi dalam perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi, hal tersebut tidak menjadi sesuatu kekhawatiran yang berlebihan karena 14 Februari sudah ditetapkan oleh KPU," kata Bagja.

Isu penundaan Pemilu 2024 mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bicara di hadapan publik. Dia mengusulkan itu dengan dalih saat ini pemulihan ekonomi masih berjalan imbas pandemi Covid-19.

Menurut Cak Imin, pemulihan ekonomi akan terganggu jika pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024.

Setelah Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyambut positif isu penundaan pemilu.

Terbaru, Sumber CNNIndonesia.com membeberkan bahwa sikap para ketua umum partai politik itu tak lepas dari arahan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Sejauh ini, belum ada pejabat tinggi negara yang membantah tegas bahwa pemerintah yang merancang isu penundaan pemilu 2024.

Menko Polhukam Mahfud MD sudah angkat suara. Akan tetapi, dia hanya menjelaskan bahwa selama ini tidak ada pembicaraan di kalangan pemerintah ihwal penundaan pemilu.

"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut," kata dia Senin (7/2).