Dosen UI: Tidak Ada Bukti Banyak Rakyat Dukung Perpanjangan Presiden

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Nur Widyastanti mempertanyakan klaim terdapat banyak rakyat yang menginginkan Joko Widodo menjabat presiden lebih lama lagi.

Widyastanti mengatakan klaim itu kontroversial karena tidak disertai bukti jumlah orang yang mendukung.

"Alasan yang menurut saya kontroversial rakyat masih banyak yang menginginkan Presiden Jokowi menjabat lebih lama. Kenapa? karena nggak ada buktinya. Bukti angka kalau ini perlu banget," kata Widyastanti dalam webinar, Rabu (9/3).

Menurut Widyastanti hingga saat ini pihaknya belum melihat bukti klaim tersebut. Menurutnya, klaim bahwa banyak rakyat yang mendukung masa jabatan Jokowi diperpanjang maka jumlahnya harus jelas.

"Masih banyak itu harus jelas banyak itu seberapa," ujarnya.

Lihat Juga : PSI Tetap Dukung Jokowi 3 Periode Meski Dicap Dungu oleh Rocky Gerung

Selain itu, Widyastanti juga menilai siapapun bebas melontarkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan demokrasi membuat pubik khawatir.

Sebab, meskipun benar melontarkan wacana itu dibebaskan, pernyataan Jokowi memberi kesan bahwa ia tidak menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Masalahnya karena presiden yang ngomong jadi deg-degan kita ini, wah kok presidennya kayaknya responnya kayak nggak nolak, kesannya gitu," ujar Widyastanti.

Pada kesempatan tersebut, Widyastanti membantah argumen sejumlah ketua umum partai politik yang mengusulkan pemilu ditunda, yakni Golkar, PKB, dan PAN.

Alasan bahwa pandemi Covid-19 belum usai misalnya, terbantahkan oleh kondisi pandemi yang sudah membaik. Hal ini terlihat dari keputusan pemerintah mencabut aturan perjalanan domestik harus menunjukkan tes antigen atau PCR. Selain itu, aturan social distancing bagi pengguna KRL juga sudah dicabut.

"Kalau lihat alasan pandemi belum usai ya memang belum usai tapi kayaknya sudah mau selesai ya, orang juga sudah lelah," tuturnya.

Widyastanti juga mempertanyakan alasan ekonomi sebagai dasar penundaan Pemilu. Ia membenarkan bahwa pandemi Covid-19 menghantam ekonomi banyak negara pada 2020.

Namun, saat ini Indonesia dan banyak negara di dunia sedang memperbaiki kondisi ekonomi. Ia mengaku bingung saat mendengar pendapat bahwa persoalan ini menjadi dasar penundaan Pemilu.

"Saya bingung kenapa harus sekarang bicara mengenai pemulihan ekonomi sampai harus ada wacana penundaan Pemilu," kata Widyastanti.

Lihat Juga : KOLOM Wacana Presiden 3 periode dan Momen Kejatuhan Soeharto

Widyastanti mengaku enggan menanggapi alasan penundaan Pemilu karena kondisi perang Rusia vs Ukraina. Sebab, perang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilu di Indonesia.

"Saya benar-benar nggak ngerti apa hubungannya kondisi perang Rusia-Ukraina dengan tidak dilaksanakan Pemilu atau Pemilu ditunda di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu mencuat dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak.

Menurut Sumber CNNIndonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi lantas angkat suara. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Namun, ia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut.