Anies Cabut Banding soal Putusan PTUN Keruk Kali Mampang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan mencabut upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan sebagian gugatan warga terkait program pengendalian banjir.

Salah satu putusan hakim PTUN Jakarta ialah menghukum Gubernur DKI Anies Baswedan mengeruk Kali Mampang.

Lihat Juga : Wagub DKI soal Keruk Kali Mampang: Tak Ada Salahnya Banding

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah mengatakan upaya hukum banding yang sebelumnya sempat dilakukan lantaran mengikuti prosedur standar dalam seluruh proses penanganan perkara di Pemprov DKI Jakarta.

Namun setelah mendapat arahan dari Anies, upaya hukum banding terhadap putusan PTUN tersebut dicabut pada hari ini.

"Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta setelah melihat bahwa dalam putusannya majelis hakim tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum, serta menolak 5 tuntutan dari 7 tuntutan Penggugat, termasuk menolak tuntutan ganti rugi dari para Penggugat," kata Yayan dalam keterangan tertulis, Kamis (10/3).

Lihat Juga : Jokowi Resmi Lantik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

PTUN Jakarta sebelumnya mengabulkan gugatan warga terkait program pencegahan banjir yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PTUN menghukum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengeruk Kali Mampang hingga tuntas sampai wilayah Pondok Jaya.

Hal itu diketahui berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT. Putusan diketok pada 15 Februari lalu.

"Mewajibkan Tergugat untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang," dikutip dari SIPP PTUN Jakarta, Kamis (17/2).

Tercatat ada tujuh warga yang menggugat. Mereka yakni Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi D, Hj Shanty Widhiyanti SE, Virza Syafaat Sasmitawidjaja, dan Indra. Mereka mengaku sebagai korban banjir Jakarta pada awal 2021 lalu.

Anies kemudian mengajukan banding atas putusan itu. Informasi soal banding tersebut tercantum dalam SIPP TUN Jakarta.Tanggal permohonan banding tercatat pada Selasa (8/3).

"Pemohon banding: Gubernur Provinsi DKI Jakarta," dikutip dari SIPP, Selasa.