Jokowi: Bambang Susantono dan Dhony Kombinasi yang Baik Urus IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Nusantara Dhony Rahajoe yang baru saja ia lantik.

Jokowi menilai keduanya adalah sosok yang tepat memimpin ibu kota negara baru. Dia mempercayai dua orang tersebut karena rekam jejak di bidang masing-masing.

"Baru saja kita lantik Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita dan Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita. Menurut saya, (mereka) adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Pembahasan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3).

Jokowi menyebut Bambang ahli dalam urusan infrastruktur, tata kota, dan transportasi. Bambang juga disebut punya keahlian dalam bidang keuangan karena pernah memimpin Asian Development Bank (ADB).

Lihat Juga : Jokowi Soal Pindah Ibu Kota: Jakarta Kita Perbaiki, Bukan Ditinggalkan

Sementara itu, Dhony disebut memiliki rekam jejak baik dalam bidang properti. Jokowi yakin Dhony paham betul seluruh urusan tentang pembangunan properti.

"Akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Pak Harso (Kepala Bappenas Suharso Monoarfa) untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti dengan Pak Menteri PU dalam pelaksanaan lapangan, terutama di kawasan inti pemerintahan, dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut," ucapnya.

Jokowi memerintahkan Bambang dan Dhony untuk segera bekerja. Dia ingin Otorita IKN Nusantara bekerja sama dengan seluruh kementerian. Lalu, lembaga itu diminta melibatkan masyarakat secara aktif.

"Kita libatkan dan komunikasi ke berbagai elemen kenapa sih ada pemindahan ini," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi Minta Bambang Susantono Bikin Peradaban Baru di IKN

Jokowi mencanangkan pemindahan ibu kota negara sejak terpilih pada Pilpres 2019. Dia bermimpi ibu kota negara akan menjadi langkah awal pemerataan pembangunan.

Mantan Wali Kota Solo itu pun berhasil mengecilkan RUU Ibu Kota Negara di DPR. Undang-undang itu didukung 8 dari 9 fraksi di parlemen. Pemindahan ibu kota negara tinggal menunggu penerbitan keputusan presiden.