Patok-patok IKN Mulai Terpancang di Kecamatan Sepaku

Patok-patok dan papan pemberitahuan tanda wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru mulai dipasangi di sejumlah titik di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan informasi itu oleh sejumlah warga di Sepaku kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/3).

"Kalau di Pemaluan baru sebatas RT5. Ada plangnya, saya lihat bertulisakan di situ ada [tulisan] 'larangan masuk kawasan IKN', kemudian di bawahnya ada tulisan' Dilarang Merusak'," ujar kepala adat masyarakat Pasir Balik di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Jubain saat dihubungi.

"Baru-baru ini, paling sepuluh harian saya rasa," imbuhnya.

Lihat Juga : Jokowi Minta Tanah Hanya untuk Instansi di IKN Nusantara

Dari foto yang diterima saat pemasangan salah satu patok atau tanda IKNitu terlihat plang dengan dasar warna kuning bertuliskan 'Batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Dilarang Merusak'. Selain plang, juga terlihat patok beton di sampingnya.

Plang atau patok itu berada di depan pepohonan pisang.

Menurutnya patok atau plang tanda wilayah IKN itu terpasang dari RT 5 sampai perbatasan Kelurahan Pemaluan dengan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sepaku.

"Ada yang [dipasang] di samping rumah, ada yang di samping musala, ada yang di dalam kebun," katanya menjelaskan posisi patok atau plang-plang IKN tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, warga di Desa Bumi Harapan, Yati Dahlia juga mengonfirmasi soal pemasangan patok-patok IKN di kampungnya tersebut.

"Iya, belum ada sebulan itu patok. Dan, [dipasang] di sekitar pemukiman warga," kata dia via layanan pesan.

Lihat Juga : Jokowi Akan Berkemah di IKN Nusantara 13-15 Maret 2022

Dari foto yang diterima CNNIndonesia.com, patok yang terpasang di Desa Bumi Harapan itu dibuat oleh Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK.

Di sana-pada papan cat putih dengan alas tulisan merah-tertulis , 'Kawasan ini merupakan hutan negara yang ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) Nusantara. Dilarang memasuki, melakukan kegiatan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah'.

Salah satu aparat di Kecamatan Sepaku yang tak mau identitasnya diungkap mengonfirmasi soal pemasangan patok-patok atau plang penanda kawasan IKN di wilayahnya tersebut. Sementara itu, Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani belum merespons layangan pertanyaan dari CNNIndonesia.com terkait patok IKN itu sejak Kamis petang lalu.

Sebagai informasi merujuk pada Lampiran II UU 3/2022 tentang IKN, wilayah yang masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan 'mencaplok' tiga desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku saat ini. Area KIPP seluas 6.671 hektare itu beririsan dengan Desa Bukit Raya, Desa Bukit Harapan, dan Kelurahan Pemaluan.

KIPP itu adalah fase 1 IKN yang gencar dibangun hingga 2024 mendatang. Di dalam KIPP itulah akan terdapat kantor-kantor lembaga tinggi negara dari mulai istana presiden, parlemen, hingga kementerian/lembaga.

Titik nol atau titik kontrol geodesi IKN itu saat ini berada di dalam wilayah hutan tanaman industri yang menjadi kawasan konsesi bagi PT IHM.

Lihat Juga : Jokowi Minta Aturan Turunan IKN Selesai Bulan Ini

Usai melantik kepala dan wakil kepala badan otorita IKN pada Kamis sore lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Negara (IKN)Nusantara hanya untuk instansi yang membutuhkan lahan di ibu kota baru tersebut.

"Kita harus memastikan juga pengadaan tanah di kawasan ibu kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Pembahasan IKN di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Jokowi juga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke kawasan IKN di Sepaku itu pada awal pekan depan. Jubain selaku kepala adat di wilayah ring 1 IKN berharap Jokowi mau mendengarkan langsung aspirasi dari warga-warga ring 1 IKN terkait wilayah kampung hingga lahan ladang mereka yang akan menjadi ibu kota baru tersebut.

"Sejauh ini enggak ada [sosialiasi ke warga], kita enggak tahu ke depannya bagaimana. Belum pernah ada informasi lagi soal itu," ujar Jubain.