Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN, Donny Rahajoe, Jakarta, 10 Maret 2022. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Penajam Paser Utara, CNN Indonesia --
Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) RI dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur berdampak pula pada relokasi penduduk.
Para penduduk itu 'terpaksa' pindah dari domisili mereka di DKI Jakarta, ke wilayah ibu kota baru, Nusantara, yang saat ini masih menjadi wilayah administratif Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dan juga sebaliknya, warga yang selama ini bermukim di Kecamatan Sepaku itu pun kemungkinan akan tergeser karena wilayah tempat tinggal mereka jadi bagian dari Kawasan Inti IKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari Jakarta, setidaknya sebanyak 500 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga dipindahkan ke wilayah IKN baru pada tahap awal pembangunan yakni periode 2022-2024. Hal tersebut seiring dengan pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung DPR/MPR dan perumahan di tahap awal pembangunan IKN.
"Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal," demikian dikutip dari situs resmi IKN.
Seiring rencana akbar itu pemindahan IKN ke Kaltim, CNNIndonesia.com pun berbincang dengan sejumlah warga di Sepaku, maupun ASN di Jakarta.
Namun, demi keamanan para narasumber yang berstatus abdi negara yang berdinas di kementerian/lembaga, identitas dan tempat mereka bertugas tak disebutkan dalam tulisan ini.
"Yang saya khawatirkan kalau saya pindah, apakah suami saya harus resign atau bagaimana? Atau harus LDR (hubungan jarak jauh)? Pendidikan anak saya bagaimana di sana? Lingkungannya bagaimana?" kata dia yang identitasnya tak bisa diungkap saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Selasa (1/3/2022).
Seorang ASN yang bekerja di kantor kementerian yang beralamat Jakarta Selatan mengaku khawatir mendapat perintah pindah ke Nusantara. Pasalnya, ia memiliki seorang balita, dan suaminya pun saat ini bekerja di Jakarta sebagai ASN di Pemprov DKI.
Dia sangat khawatir dengan kesiapan fasilitas di IKN Nusantara. Dia tak mau tumbuh kembang anaknya terganggu karena minimnya fasilitas pendidikan di ibu kota baru.
"Kalau pemerintah bilang akan menyiapkan, kita enggak tahu kualitasnya bagaimana, lingkungannya. Apa saya harus pisah dari anak saya?" ucapnya.
Jalan Nasional sebagai akses menuju kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Kalimantan Timur. Minggu, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Hal yang sama juga dialami seorang ASN di lembaga yudisial yang berpusat di Ibu Kota Negara. Ia mengaku kekhawatiran pertama saat mendapatkan kabar rencana pemindahan IKN itu adalah pendidikan anak-anaknya saat ini.
Dia yang juga bersuami seorang ASN itu mengaku salah satu kegalauannya adalah masa depan pendidikan anaknya. Untuk hubungan jarak jauh dia mengaku tak masalah, karena suaminya adalah seorang ASN yang kerap dimutasi dinas ke berbagai daerah di Indonesia.
"Gelap (belum bisa membayangkan). Itu [IKN] kan baru semuanya, pendidikan anak-anak yang berat. Kalau kita mah pekerjaan sudah jelas, cuma sekolah anak-anak ini yang berat," kata dia yang mengaku dari awal ikut CPNS di lembaga tersebut lebih dari sedasawarsa lalu karena berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota negara sejauh ini.
"Kalau sejauh ini sudah settle, udah pikirin (sekolah anak) sampai dua lima tahun nanti. Pemindahan IKN ini, wow mengubah rencana hidup gitu," imbuhnya.
Di kalangan kolega tempatnya bekerja, dia mengaku ada salah satu opsi yang mungkin dilakukan yakni mutasi antarinstansi--misalnya ke Pemprov DKI Jakarta. Namun, diakuinya, itu mungkin akan lebih sulit ketika perpindahan ke IKN sudah di depan mata.
Selain itu, sambungnya, belum tentu pula di instansi yang dituju ada posisi tersedia sesuai kepangkatan atau golongan kepegawaian.
"Kegalauannya teman-teman itu sama kayak gitu, apalagi orang-orang yang sudah lama itu kan golongannya sudah lumayan. Kalau mau Pindah instansi pun enggak bisa sembarangan, mau itu jabatan struktural maupun fungsional, belum tentu ada tempat di sana [instansi yang dituju]," katanya.
Suasana pemukiman warga di Pemaluan, Kecamatan Sepaku. Kalimantan Timur, Minggu, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Kecemasan yang sama juga dialami seorang ASN yang berkantor di sebuah kementerian Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dia khawatir harus meninggalkan keluarganya di Jakarta dan Bandung karena harus pindah ke Nusantara.
ASN itu mengaku mendukung kebijakan pemerataan pembangunan lewat pemindahan ibu kota negara. Namun, ia tak bisa menampik tinggal di ibu kota baru adalah hal sulit bagi dirinya yang baru saja menikah beberapa pekan lalu.
"Karena belum ada pengumuman resminya, belum diskusi sama suami apakah ikut pindah atau LDR. Yang jelas akan lebih mengutamakan keputusan suami," ujarnya yang suaminya bekerja di sektor swasta tersebut.
Di Sepaku, Kaltim, CNNIndonesia.com, berbincang dengan seorang pemuda, Rusli, yang merupakan warga asli sana. Rusli mengatakan salah satu kegalauan yang dialami pihaknya, terutama orang-orang tua adalah nasib mereka ke depan terkait keberadaan IKN.
"Lahan kami, rumah kami," ujar Rusli saat ditemui di Sepaku, Minggu (13/2).
Berdasarkan keterangan dari tetua adat yang juga dia terima, Rusli mengaku hingga saat itu belum ada pernyataan dari pemerintah yang menjamin keberadaan mereka di sana.
"Sampai saat ini belum ada pernyataan itu, menjamin kami ada di sini. Pribumi lah," katanya.
Kolega Rusli, sesama warga pribumi di wilayah Sepaku, Harmansyah menegaskan keluarga mereka berada di sana sudah lama, bahkan sebelum ada negara Indonesia lewat proklamasi RI.
"Yang jadi pertanyaan begini, sedangkan kita di sini dari nenek moyang kita jauh sebelum HGU datang, perusahaan [logging hingga kini HTI] datang, trans [transmigrasi] datang, kita sudah di sini. Bahkan sebelum [Indonesia] merdeka pun [keluarga] kami sudah di sini. Makanya kita bingung kenapa tidak punya status sebagai hak milik tanah di sini," kata Harmansyah yang kekhawatiran selanjutnya adalah perihal bagaimana jaminan ia dan anak-anaknya bisa berkembang di IKN.
Baca halaman selanjutnya...
Seorang ASN sebuah instansi di Jakarta Pusat juga mengungkap keraguan. Dia mempertanyakan fasilitas yang akan disediakan negara kepada para ASN. Perempuan itu menjelaskan pindah ke tempat baru bukan perkara mudah. ASN itu pun memilih untuk menetap di Jakarta jika ada kemungkinan.
"Saya kalau boleh menolak, saya menolak, tapi di SK ASN kan bersedia dipindah ke daerah mana saja," ucap dia yang masih bersama orang tuanya di Jakarta.
ASN lainnya, seorang pria yang berkantor di Jakarta Pusat, mengaku siap dipindahkan ke IKN Nusantara. Dia mengaku telah mendengar kabar instansinya akan ikut gelombang pertama pemindahan ibu kota negara.
Dia berkata siap menjalankan berbagai tugas dinas yang diberikan, apalagi saat ini dia belum berkeluarga sehingga terbilang fleksibel. Meski demikian, ia mengaku ragu dengan kesiapan IKN Nusantara di tahap pertama pemindahan.
"Dalam waktu hanya sekitar dua tahun dari sekarang, saya masih membayangkan apakah IKN nanti akan sudah siap dan mampu mengakomodasi keperluan dinas seluruh ASN yang dipindah karena jika berbagai hal masih belum siap, tentu akan menghambat pekerjaan dan kinerja ASN," tuturnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan ASN wajib mengikuti perintah pindah ke IKN Nusantara.
Politikus PDIP itu menyebut pemerintah sedang menyiapkan berbagai skema pemindahan ASN. Beberapa skema yang sedang dikaji adalah memindahkan ASN beserta keluarga, menambah tunjangan bagi ASN yang ikut pindah, dan menyediakan berbagai fasilitas penunjang bagi ASN.
"ASN tidak bisa minta pindah ke daerah dengan alasan tidak mau pindah ke ibu kota baru. Walaupun sekarang belum diputuskan berapa yang akan dipindah dari kementerian/lembaga pusat, namun jika sudah diputuskan maka hukumnya adalah wajib," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).
Hingga saat ini, belum ada angka pasti ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara. Daftar instansi yang akan dipindahkan juga masih terus digodok.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publlik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengungkap jumlah ASN yang akan dipindahkan menembus angka 100 ribu orang. Akan tetapi, ia belum bisa memastikan jumlah persisnya.
"Tercatat ada 118 ribu hingga 180 ribu ASN yang akan pindah, bergantung pada skema mana yang diterapkan," ujar Usman seperti dilansir situs web Kominfo, Jumat (25/2).
Merujuk pada lampiran II UU3/2022 tentang IKN, mulai di halaman 82 diatur mengenai asesmen skenario kementerian/lembaga (K/L). Pemindahan K/L ke IKN sebagai pusat pemerintahan akan mempertimbangkan tata urutan kelembagaan pemerintahan.
Setidaknya ada lima klaster kementerian/lembaga yang dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan, ada satu klaster lagi lembaga yang tidak dipindahkan dari Jakarta.
Siswa SDN 02 Sepaku mengikuti upacara bendera. Kalimantan Timir, Senin 14 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
"Yang lain adalah kebijakan afirmatif untuk masyarakat. IKN dan modernisasi agar tak alienasi mereka. Jangan sampai meminggirkan mereka," kata Moeldoko dalam acara 'Beranda Nusantara, Menuju Ibu Kota Negara Baru, Rabu (23/2/2022).
Sementara untuk warga lokal yang wilayahnya akan menjadi IKN, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan proyek besar itu tak akan sampai meminggirkan masyarakat lokal yang telah bernaung terlebih dulu di wilayah tersebut.
Moeldoko mengatakan pemerintah akan membuat kebijakan afirmasi untuk warga lokal di IKN. Salah satunya dengan melibatkan partisipasi aktif dan menyerap tenaga kerja warga lokal dalam proyek IKN tersebut.
Moeldoko mengatakan hal itu dilakukan agar kebijakan IKN berjalan seiring kebutuhan dan menyesuaikan dengan warga lokal.
"SDM di sana tak boleh diabaikan. Kehadiran IKN jadi faktor pengungkit. Memunculkan SDM dan menyerap tenaga kerja yang ada di sana. sehingga mereka gak hanya jadi penonton. Dan jadi peran aktif di dalamnya. Sehingga mereka ikut kontribusi besar dalam proyek ini," kata mantan Panglima TNI itu.
Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) RI dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur berdampak pula pada relokasi penduduk.
Para penduduk itu 'terpaksa' pindah dari domisili mereka di DKI Jakarta, ke wilayah ibu kota baru, Nusantara, yang saat ini masih menjadi wilayah administratif Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dan juga sebaliknya, warga yang selama ini bermukim di Kecamatan Sepaku itu pun kemungkinan akan tergeser karena wilayah tempat tinggal mereka jadi bagian dari Kawasan Inti IKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari Jakarta, setidaknya sebanyak 500 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga dipindahkan ke wilayah IKN baru pada tahap awal pembangunan yakni periode 2022-2024. Hal tersebut seiring dengan pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung DPR/MPR dan perumahan di tahap awal pembangunan IKN.
"Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal," demikian dikutip dari situs resmi IKN.
Seiring rencana akbar itu pemindahan IKN ke Kaltim, CNNIndonesia.com pun berbincang dengan sejumlah warga di Sepaku, maupun ASN di Jakarta.
Namun, demi keamanan para narasumber yang berstatus abdi negara yang berdinas di kementerian/lembaga, identitas dan tempat mereka bertugas tak disebutkan dalam tulisan ini.
"Yang saya khawatirkan kalau saya pindah, apakah suami saya harus resign atau bagaimana? Atau harus LDR (hubungan jarak jauh)? Pendidikan anak saya bagaimana di sana? Lingkungannya bagaimana?" kata dia yang identitasnya tak bisa diungkap saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Selasa (1/3/2022).
Seorang ASN yang bekerja di kantor kementerian yang beralamat Jakarta Selatan mengaku khawatir mendapat perintah pindah ke Nusantara. Pasalnya, ia memiliki seorang balita, dan suaminya pun saat ini bekerja di Jakarta sebagai ASN di Pemprov DKI.
Dia sangat khawatir dengan kesiapan fasilitas di IKN Nusantara. Dia tak mau tumbuh kembang anaknya terganggu karena minimnya fasilitas pendidikan di ibu kota baru.
"Kalau pemerintah bilang akan menyiapkan, kita enggak tahu kualitasnya bagaimana, lingkungannya. Apa saya harus pisah dari anak saya?" ucapnya.
Jalan Nasional sebagai akses menuju kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Kalimantan Timur. Minggu, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Hal yang sama juga dialami seorang ASN di lembaga yudisial yang berpusat di Ibu Kota Negara. Ia mengaku kekhawatiran pertama saat mendapatkan kabar rencana pemindahan IKN itu adalah pendidikan anak-anaknya saat ini.
Dia yang juga bersuami seorang ASN itu mengaku salah satu kegalauannya adalah masa depan pendidikan anaknya. Untuk hubungan jarak jauh dia mengaku tak masalah, karena suaminya adalah seorang ASN yang kerap dimutasi dinas ke berbagai daerah di Indonesia.
"Gelap (belum bisa membayangkan). Itu [IKN] kan baru semuanya, pendidikan anak-anak yang berat. Kalau kita mah pekerjaan sudah jelas, cuma sekolah anak-anak ini yang berat," kata dia yang mengaku dari awal ikut CPNS di lembaga tersebut lebih dari sedasawarsa lalu karena berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota negara sejauh ini.
"Kalau sejauh ini sudah settle, udah pikirin (sekolah anak) sampai dua lima tahun nanti. Pemindahan IKN ini, wow mengubah rencana hidup gitu," imbuhnya.
Di kalangan kolega tempatnya bekerja, dia mengaku ada salah satu opsi yang mungkin dilakukan yakni mutasi antarinstansi--misalnya ke Pemprov DKI Jakarta. Namun, diakuinya, itu mungkin akan lebih sulit ketika perpindahan ke IKN sudah di depan mata.
Selain itu, sambungnya, belum tentu pula di instansi yang dituju ada posisi tersedia sesuai kepangkatan atau golongan kepegawaian.
"Kegalauannya teman-teman itu sama kayak gitu, apalagi orang-orang yang sudah lama itu kan golongannya sudah lumayan. Kalau mau Pindah instansi pun enggak bisa sembarangan, mau itu jabatan struktural maupun fungsional, belum tentu ada tempat di sana [instansi yang dituju]," katanya.
Suasana pemukiman warga di Pemaluan, Kecamatan Sepaku. Kalimantan Timur, Minggu, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Kecemasan yang sama juga dialami seorang ASN yang berkantor di sebuah kementerian Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dia khawatir harus meninggalkan keluarganya di Jakarta dan Bandung karena harus pindah ke Nusantara.
ASN itu mengaku mendukung kebijakan pemerataan pembangunan lewat pemindahan ibu kota negara. Namun, ia tak bisa menampik tinggal di ibu kota baru adalah hal sulit bagi dirinya yang baru saja menikah beberapa pekan lalu.
"Karena belum ada pengumuman resminya, belum diskusi sama suami apakah ikut pindah atau LDR. Yang jelas akan lebih mengutamakan keputusan suami," ujarnya yang suaminya bekerja di sektor swasta tersebut.
Di Sepaku, Kaltim, CNNIndonesia.com, berbincang dengan seorang pemuda, Rusli, yang merupakan warga asli sana. Rusli mengatakan salah satu kegalauan yang dialami pihaknya, terutama orang-orang tua adalah nasib mereka ke depan terkait keberadaan IKN.
"Lahan kami, rumah kami," ujar Rusli saat ditemui di Sepaku, Minggu (13/2).
Berdasarkan keterangan dari tetua adat yang juga dia terima, Rusli mengaku hingga saat itu belum ada pernyataan dari pemerintah yang menjamin keberadaan mereka di sana.
"Sampai saat ini belum ada pernyataan itu, menjamin kami ada di sini. Pribumi lah," katanya.
Kolega Rusli, sesama warga pribumi di wilayah Sepaku, Harmansyah menegaskan keluarga mereka berada di sana sudah lama, bahkan sebelum ada negara Indonesia lewat proklamasi RI.
"Yang jadi pertanyaan begini, sedangkan kita di sini dari nenek moyang kita jauh sebelum HGU datang, perusahaan [logging hingga kini HTI] datang, trans [transmigrasi] datang, kita sudah di sini. Bahkan sebelum [Indonesia] merdeka pun [keluarga] kami sudah di sini. Makanya kita bingung kenapa tidak punya status sebagai hak milik tanah di sini," kata Harmansyah yang kekhawatiran selanjutnya adalah perihal bagaimana jaminan ia dan anak-anaknya bisa berkembang di IKN.
Baca halaman selanjutnya...
Keraguan hingga Kesiapan ASN Pindah ke IKN
Baliho penjualan tanah untuk kavling ASN yang memanfaatkan momentum pemindahan ibu kota baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Seorang ASN sebuah instansi di Jakarta Pusat juga mengungkap keraguan. Dia mempertanyakan fasilitas yang akan disediakan negara kepada para ASN. Perempuan itu menjelaskan pindah ke tempat baru bukan perkara mudah. ASN itu pun memilih untuk menetap di Jakarta jika ada kemungkinan.
"Saya kalau boleh menolak, saya menolak, tapi di SK ASN kan bersedia dipindah ke daerah mana saja," ucap dia yang masih bersama orang tuanya di Jakarta.
ASN lainnya, seorang pria yang berkantor di Jakarta Pusat, mengaku siap dipindahkan ke IKN Nusantara. Dia mengaku telah mendengar kabar instansinya akan ikut gelombang pertama pemindahan ibu kota negara.
Dia berkata siap menjalankan berbagai tugas dinas yang diberikan, apalagi saat ini dia belum berkeluarga sehingga terbilang fleksibel. Meski demikian, ia mengaku ragu dengan kesiapan IKN Nusantara di tahap pertama pemindahan.
"Dalam waktu hanya sekitar dua tahun dari sekarang, saya masih membayangkan apakah IKN nanti akan sudah siap dan mampu mengakomodasi keperluan dinas seluruh ASN yang dipindah karena jika berbagai hal masih belum siap, tentu akan menghambat pekerjaan dan kinerja ASN," tuturnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan ASN wajib mengikuti perintah pindah ke IKN Nusantara.
Politikus PDIP itu menyebut pemerintah sedang menyiapkan berbagai skema pemindahan ASN. Beberapa skema yang sedang dikaji adalah memindahkan ASN beserta keluarga, menambah tunjangan bagi ASN yang ikut pindah, dan menyediakan berbagai fasilitas penunjang bagi ASN.
"ASN tidak bisa minta pindah ke daerah dengan alasan tidak mau pindah ke ibu kota baru. Walaupun sekarang belum diputuskan berapa yang akan dipindah dari kementerian/lembaga pusat, namun jika sudah diputuskan maka hukumnya adalah wajib," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).
Hingga saat ini, belum ada angka pasti ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara. Daftar instansi yang akan dipindahkan juga masih terus digodok.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publlik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengungkap jumlah ASN yang akan dipindahkan menembus angka 100 ribu orang. Akan tetapi, ia belum bisa memastikan jumlah persisnya.
"Tercatat ada 118 ribu hingga 180 ribu ASN yang akan pindah, bergantung pada skema mana yang diterapkan," ujar Usman seperti dilansir situs web Kominfo, Jumat (25/2).
Merujuk pada lampiran II UU3/2022 tentang IKN, mulai di halaman 82 diatur mengenai asesmen skenario kementerian/lembaga (K/L). Pemindahan K/L ke IKN sebagai pusat pemerintahan akan mempertimbangkan tata urutan kelembagaan pemerintahan.
Setidaknya ada lima klaster kementerian/lembaga yang dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan, ada satu klaster lagi lembaga yang tidak dipindahkan dari Jakarta.
Siswa SDN 02 Sepaku mengikuti upacara bendera. Kalimantan Timir, Senin 14 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
"Yang lain adalah kebijakan afirmatif untuk masyarakat. IKN dan modernisasi agar tak alienasi mereka. Jangan sampai meminggirkan mereka," kata Moeldoko dalam acara 'Beranda Nusantara, Menuju Ibu Kota Negara Baru, Rabu (23/2/2022).
Sementara untuk warga lokal yang wilayahnya akan menjadi IKN, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan proyek besar itu tak akan sampai meminggirkan masyarakat lokal yang telah bernaung terlebih dulu di wilayah tersebut.
Moeldoko mengatakan pemerintah akan membuat kebijakan afirmasi untuk warga lokal di IKN. Salah satunya dengan melibatkan partisipasi aktif dan menyerap tenaga kerja warga lokal dalam proyek IKN tersebut.
Moeldoko mengatakan hal itu dilakukan agar kebijakan IKN berjalan seiring kebutuhan dan menyesuaikan dengan warga lokal.
"SDM di sana tak boleh diabaikan. Kehadiran IKN jadi faktor pengungkit. Memunculkan SDM dan menyerap tenaga kerja yang ada di sana. sehingga mereka gak hanya jadi penonton. Dan jadi peran aktif di dalamnya. Sehingga mereka ikut kontribusi besar dalam proyek ini," kata mantan Panglima TNI itu.
Jalan Nasional sebagai akses menuju kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Kalimantan Timur. Minggu, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Suasana pemukiman warga di Pemaluan, Kecamatan Sepaku. Kalimantan Timur, Minggu, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Siswa SDN 02 Sepaku mengikuti upacara bendera. Kalimantan Timir, Senin 14 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
