Luhut Klaim 110 Juta Dukung Tunda Pemilu, Drone Emprit Nilai Mustahil

Klaim dukungan penundaan Pemilu 2024 dari 110 juta orang di media sosial seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dinilai sebagai hal mustahil kecuali ada mark up alias penggelembungan data.

Mengutip Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45), Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, berujar hanya 10.852 akun twitter yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden tiga periode dengan mayoritas menolak.

Ia menambahkan, dari 18 juta pengguna Twitter di Indonesia, hanya sekitar 10 ribu atau 0,055 persen yang aktif bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden.

"Padahal user Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi user kanal lain seperti IG, FB, persentase bisa lebih sedikit. 110 juta sepertinya impossible," ujar Ismail dalam akun twitter pribadinya @ismailfahmi dan sudah diizinkan untuk dikutip, Sabtu (12/3).

Ia mengakui pengguna Facebook di Indonesia tahun lalu mencapai 140 juta. Namun demikian, dengan asumsi 0,055 persen aktif bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, maka diperoleh 77 ribu pengguna Facebook terlibat dalam pembicaraan isu tersebut.

"Mark up 10x = 777 ribu. Mark up 100× = 7,7 juta. Markup 1000x = 77 juta. Jadi, impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali di-mark up 1000x lebih datanya," ungkap dia.

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mendesak Luhut untuk membuktikan klaim banyak warga yang menghendaki Pemilu 2024 ditunda.

Dalam hal ini Jamiluddin turut menyinggung temuan sejumlah lembaga survei yang justru menepis klaim Luhut tersebut.

[Gambas:Twitter]

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, setidaknya ada empat lembaga survei yang menyatakan bahwa mayoritas warga menolak Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) jangan klaim kehendak rakyat," ucap Jamiluddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/3).

Saat dikonfirmasi lebih jauh, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, belum merespons CNNIndonesia.com hingga berita ini diturunkan.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Akan tetapi, ketiga partai politik tersebut diketahui sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

"Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya," ucap Luhut.