Pimpinan DPR Bela Cak Imin Bertemu KPU: Tidak Gelap-gelapan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat suara ihwal pertemuan antara komisioner KPU dan anggota Bawaslu terpilih dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Dasco meminta publik tak berspekulasi soal pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya untuk silaturahmi dan tidak digelar secara tertutup.

"Saya perlu klarifikasi bahwa anggota KPU dan Bawalsu itu tidak gelap gelapan, tapi secara terang terangan melakukan silaturahmi," kata Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (14/3).

Politikus Partai Gerindra itu menyebut pertemuan antara KPU dan Bawaslu terpilih tak hanya dengan Cak Imin, tetapi juga dengan pimpinan DPR lain seperti Ketua Puan Maharani, termasuk dirinya.

Sebelum bertemu Cak Imin, kata Dasco, jajaran komisioner KPU-Bawaslu telah lebih dulu bertemu dirinya. Ia meminta pertemuan ini tak menjadi polemik, terutama di tengah wacana penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Cak Imin.

Dasco justru memuji kegiatan silaturahmi yang dilakukan para komisioner terpilih kendati mereka belum dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

"Ke tempat saya dulu sebelum ke Cak Imin justru, nah sehingga saya pikir itu tidak perlu dijadikan polemik," ujarnya.

Di tengah wacana penundaan Pemilu 2024, tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 terpilih bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Hal itu diketahui melalui unggahan foto di Instagram resmi Cak Imin (@cakiminow) pada Jumat (11/3) lalu. Dalam unggahan itu, terlihat Cak Imin dan 12 orang KPU-Bawaslu beserta 2 orang lainnya duduk dan foto bersama.

Cak Imin merupakan salah satu elite politik yang menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024. PKB pun juga bergerak untuk mewujudkan wacana tersebut.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik pertemuan Cak Imin bersama dengan anggota KPU dan Bawaslu terpilih tersebut.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati menilai pertemuan yang berlangsung sekitar dua hari lalu itu kurang sesuai dilakukan lantaran 12 orang tersebut belum dilantik untuk bertugas secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

"Sebaiknya pertemuan seperti ini dilakukan jika sudah secara resmi dilantik. Hubungan kelembagaan baru terjadi jika sudah ada pelantikan secara resmi," kata Khoirunnisa saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (13/3).