PKS soal Cak Imin Bertemu Komisioner KPU dan Bawaslu: Tidak Etis

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyatakan pertemuan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih untuk periode 2022-2027 tidak etis.

Mardani menilai, pertemuan tersebut tidak etis meskipun dilakukan dalam kapasitas Cak Imin sebagai pimpinan DPR RI. Menurutnya, pertemuan tersebut seharusnya dihadiri oleh seluruh pimpinan DPR RI.

Lihat Juga : Dosen UNJ Tantang Luhut Debat soal Penundaan Pemilu 2024

"Pertemuan ini tidak etis, karena cuma bertemu dengan satu pimpinan. Semestinya dilakukan terbuka dan dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI," kata Mardani kepada wartawan, Senin (14/3).

Ia mengingatkan, seluruh komisioner KPU dan Bawaslu terpilih belum dilantik dan belum melakukan konsolidasi secara internal. Mardani pun meminta, semua pihak untuk tetap menjaga asas keadilan dan transparansi.

Cak Imin melanjutkan, pertemuan komisioner KPU dan Bawaslu terpilih yang belum dilantik dengan pihak manapun berpotensi dianggap memberi pengarahan.

"Dan itu tidak etis. Semua pihak mesti mendorong dan mendukung komisioner KPU dan Bawaslu untuk bekerja profesional, transparan, adil, dan efisien. Ini contoh buruk bagi awal bekerja yang baik bagi penyelenggara pemilu," kata anggota Komisi II DPR RI itu.

Agenda pertemuan antara Cak Imin dengan 12 komisioner dari KPU dan Bawaslu sebelumnya memancing kecurigaan dari banyak pihak. Pasalnya, Cak Imin merupakan sosok ketua umum parpol yang kali pertama melempar wacana penundaan Pemilu 2024.

Merespons kecurigaan itu, Waketum PKB, Jazilul Fawaid, memastikan bahwa pertemuan antara Cak Imin dengan komisioner KPU dan Bawaslu terpilih tidak membahas isu penundaan Pemilu 2024.

Lihat Juga : Pimpinan DPR Bela Cak Imin Bertemu KPU: Tidak Gelap-gelapan

Menurut Jazilul, pertemuan itu hanya silaturahmi para komisioner terpilih sebelum resmi dilantik.

"Tidak ada agenda khusus, apalagi membahas penundaan Pemilu," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/3).