Retak Koalisi Jokowi: PDIP Vs Luhut Tentukan Nasib Pemilu 2024

Wacana penundaan Pemilu 2024 masih terus bergulir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersirat mendukung wacana yang digulirkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tersebut.

Luhut menyatakan penundaan Pemilu 2024 sah jika telah sesuai prosedur, yakni melalui proses politik perubahan atau amendemen UUD 1945 terkait waktu pelaksanaan pemilu.

Menurut Luhut, siapa pun yang menjadi presiden harus taat kepada konstitusi. Jika ada perubahan konstitusi sesuai prosedur, presiden tersebut juga harus taat.

Politikus Golkar itu lantas mengklaim big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia juga mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.

"Kita tunda sehari, setahun, atau dua tahun, tiga tahun, itu kan sah-sah aja," kata Luhut.

Lihat Juga : DI BALIK LAYAR Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024

Pernyataan Luhut itu mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partainya Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menolak tegas wacana tunda Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tak ada ruang penundaan Pemilu. Hasto pun mengkritik Luhut yang bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, Luhut tak punya kapasitas berbicara demikian.

"PDI Perjuangan akan terus kokoh, karena memang tidak ada ruang bagi penundaan Pemilu," kata Hasto.

Sikap politik PDIP terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 ini berbeda dengan tiga partai koalisi Jokowi, Golkar, PKB, dan PAN. Secara kasatmata muncul poros PDIP vs Luhut serta Golkar, PKB, PAN di tengah wacana ini.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan PDIP memilik kepentingan agar Pemilu 2024 terlaksana sesuai jadwal. Kunto menyebut partai besutan Megawati Soekarnoputri itu ingin kader lainnya menggantikan Jokowi yang sudah dua periode.

Selama dua periode ini, kata Kunto, hubungan PDIP dengan Jokowi tak berjalan harmonis. Menurutnya, PDIP bisa mengajukan Puan Maharani, Ganjar Pranowo, atau Tri Rismaharini sebagai kandidat calon presiden mendatang.

"PDIP jelas punya kepentingan besar untuk mengganti Pak Jokowi sebagai presiden," ujar Kunto.

Lihat Juga : Ramai-ramai Serang Luhut Soal Penundaan Pemilu 2024

Kunto menyatakan jalan tersebut lebih strategis bagi PDIP meskipun penundaan pemilu juga menguntungkan mengingat partai banteng tersebut memiliki banyak kursi di DPR.

Namun, kata Kunto, keuntungan tersebut hanya bersifat pribadi para wakil rakyat dari PDIP. Sementara jika kukuh menolak penundaan Pemilu 2024, PDIP bisa mengambil hati pemilih dari kelompok pro demokrasi.

Menurut Kunto, sika PDIP bisa berubah jika Jokowi membuat kesepakatan baru. Perlu diingat tahun ini hingga tahun depan, Jokowi akan mengangkat penjabat (pj) kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023.

Kondisi ini membuat Jokowi memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Terlebih pejabat yang ditunjuk itu berada di daerah dengan suara yang gemuk seperti, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Jadi ketika itu dijadikan kartu truf oleh Pak Jokowi untuk kemudian membuat kesepakatan dengan PDIP ya sangat mungkin itu terjadi (mendukung penundaan Pemilu)," katanya.

"Keretakan Koalisi Jokowi di halaman selanjutnya..."

Terpisah, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut perbedaan sikap ini sebagai tanda keretakan partai koalisi Jokowi.

Adi yakin saat ini terjadi ketegangan dalam tubuh koalisi pendukung pemerintah. Ia pun berani menyatakan kondisi tersebut sebagai awal dari kutukan dua periode.

"Ini bisa jadi tanda-tanda keretakan dan mungkin juga ini adalah awal dari kutukan periode kedua," ujarnya.

Adi menyatakan selama ini partai koalisi pendukung pemerintah terus satu suara. Mereka kompak mendukung revisi Undang-Undang KPK, menyusun Omnibus Law Cipta Kerja, dan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN). Namun, kali ini pendukung Jokowi berbeda pendapat.

"Dulu mana pernah ada politik berbeda. Semuanya sami'na wa atho'na (kami mendengar, kami menurut) tegak lurus," katanya.

"Partai di mana tempatnya presiden juga bernaung menolak ide ini kan luar biasa banget," ujar Adi menambahkan.

Lihat Juga : Laporan dari IKN Nusantara Menyambangi Titik Nol Ibu Kota Nusantara

Adi berpendapat keputusan PDIP menolak penundaan Pemilu 2024 lebih menguntungkan dibanding mendukung wacana tersebut. Melalui penolakan ini, kata Adi, PDIP pasti mendapat citra baik.

Selain itu, menurut Adi, PDIP juga bisa mengusung kader lainnya sebagai calon presiden dalam pemilu nanti. Sejumlah kader PDIP saat ini mulai menjadi pembicaraan publik seperti Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

"Misalnya bisa ngusung jagoan sendiri di 2024 tentu PDIP dapat untung banyak," katanya.

Adi membantah anggapan wacana penundaan Pemilu digelontorkan karena penguasa belum memiliki pengganti Jokowi. Menurutnya, nama-nama politisi yang kerap muncul dalam hasil survei calon presiden merupakan all Jokowi's mans atau semua orang Jokowi.

Mereka antara lain lima menteri Jokowi, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Tri Rismaharini, Airlangga Hartarto, dan Erick Thohir. Kemudian Ganjar Pranowo, Ridwan kamil, dan Andika Perkasa.

"Nama-nama capres yang muncul itu rata-rata adalah all Jokowi's mans, kecuali Anies dan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Ganjar itu jelas orangnya Jokowi," ujarnya.

Lihat Juga : Laporan dari IKN Nusantara Gerak Cepat Periode Kedua dan Bayi IKN Bernama Nusantara

Meski demikian dalam perseteruan politik ini PDIP tidak memusingkan persoalan elektabilitas dan elektoral. PDIP konsisten menempati posisi teratas dalam sejumlah survei.

Jikapun merosot, kata Adi, perolehan suara PDIP tidak akan tergerus habis sebagaimana Partai Demokrat pada 2014 silam.

"Karena tidak ada peristiwa yang membuat adanya tsunami politik ke PDIP," kata Adi.